Liputan6.com,
Menurut Monopoli Watch Departemen Agama sebagai instansi pemerintah tak perlu lagi menangani penyelenggaraan haji. Sebab, sudah banyaknya calon haji yang dirugikan akibat tak jadi berangkat ke Tanah Suci. Itulah sebabnya, Monopoli Watch mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Haji [baca: Monopoli Watch Mendesak UU Haji Direvisi].
Depag yang tahun ini akan memberangkatkan sekitar 203 ribu calon haji biasa dan 12 ribu calon haji ongkos naik haji (ONH) Plus membantah telah memonopoli penyelenggaraan haji. Alasannya, ibadah haji merupakan program kerja Depag yang berlandaskan undang-undang. "Bagaimana mungkin Depag tak mengurus haji," ujar Direktur Pelayanan Haji dan Umrah Depag Nurdin Nasution.
Nurdin mengatakan semua proyek penyelenggaraan haji ditenderkan secara terbuka. Selain itu, duit calon haji selalu diaudit setiap tahunnya oleh auditor Inspektorat Jenderal Departemen Agama dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan hasil auditnya diserahkan ke DPR.
Sekadar informasi calon haji yang batal berangkat pada tahun ini diperkirakan mencapai 85 ribu jiwa. Sekitar 30 ribu batal karena tambahan kuota yang batal. Sedangkan 55 ribu lainnya masih berada dalam daftar tunggu.
Soal gagalnya ribuan calon haji yang berangkat ke Mekah, menurut Ketua Umum Badan Penyelenggara Kerjasama Kelompok Bimbingan Haji Jawa Timur Mukhlis Sardjono adalah kesalahan Depag. "Departemen Agama harus mempertanggungjawabkan secara kronologis," tegas Mukhlis.
Itulah sebabnya, Mukhlis berencana untuk menuntut Depag, berkaitan dengan UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Haji. Dia juga menyarankan agar pemerintah mendirikan lembaga mandiri di luar Depag yang mengurusi soal haji. "Sejak 1955 selalu tak ada benernya haji," ujar dia.
Akibat kegagalan keberangkatan ini, Mukhlis menaruh kecurigaan kepada Depag. Sebab, ada sekitar 1.500 calon haji yang ada dalam kuota nasional gagal berangkat. Salah satunya adalah Gubernur Jatim Imam Utomo yang menjadi amirul haj. Padahal, jika sudah masuk kuota nasional, calon haji itu dipastikan berangkat. "Ini nggak mungkin. Kesepakatan ini berdasarkan keputusan presiden," ujar Mukhlis.
Mengenai adanya penyimpangan, Mukhlis mengatakan hal ini dapat dilihat dari perjanjian kuota tambahan yang dijadwalkan ditandatangani pada September silam. Sedangkan, calon haji kuota nasional seharusnya diberangkatkan pada Agustus kemarin, tak diberangkatkan. "Kenapa tak diberangkatkan?," tutur Muklis beretoris.
Dalam kesempatan berdialog dengan pembaca berita SCTV Bayu Sutiono, Mukhlis juga menyampaikan ketidak setujuannya dengan pendapat sejumlah pejabat tentang masalah haji ini. "Saya kurang setuju bahwa [dikatakan] masalah ini dipolitisir. Mereka tak merasakan sebagaimana orang-orang yang di bawah," kata Mukhlis.
Sementara itu Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden Megawati Sukarnoputri yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, hingga petang ini, sama sekali tak menyinggung masalah gagalnya keberangkatan ribuan calon haji. Rapat ini hanya membahas sejumlah masalah ekonomi, seperti masalah Kaltim Prima Coal (KPC), rencana pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Jakarta Initiative, dan Letter of Intent IMF.
Menurut Kepala BPPN Syafruddin Temenggung dalam rapat tersebut hanya satu masalah yang tuntas dibahas yaitu masalah KPC. Sementara masalah lainnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Rapat ini hanya dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Negera Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi, dan Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Sedangkan Menag hanya sempat terlihat pada saat mendampingi presiden pada peringatan Hari Ibu, pagi tadi.(LIA/Tim Liputan 6 SCTV)
Arsip: 22/12/2003
No comments:
Post a Comment