Fairness Business

Deklarasi Pakta Pro Persaingan Sehat

2009-07-20T08:47:00.000-07:00

UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) ini pada dasarnya adalah produk reformasi yang sejalan dengan amanat UU 1945 yang menggariskan sistem perekonomian nasional berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Itulah sebabnya, tujuan pembentukan UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam pasal 3 (a) adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dapat dimaklumi, apabila tidak ada penegakan UU No.5/1999 ini, maka perekonomian nasional akan diwarnai oleh praktek monopoli, kartel, akuisisi, serta persekongkolan tender yang mengakibatkan struktur ekonomi makin rapuh sehingga pada akhirnya ekonomi rakyat semakin terpinggirkan dan pada akhirnya kemiskinan, kesenjangan pengangguran semakin meningkat.

Padahal, pasal 27 UUD 1945 bermakna bahwa negara menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, campur tangan negara harus dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dalam usia satu dasawarsa pemberlakuan UU No.5/1999, KPPU telah menangani 2094 laporan dan mengadakan pemeriksaan sebanyak 229 perkara dan memutus 186 putusan serta 43 Penetapan. Sebagian besar perkara yang ditangani adalah menyangkut tender pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara untuk penyampaian saran, KPPU telah menyampaikan 64 pertimbangan kepada pemerintah.

Di bidang kelembagaan, KPPU telah berhasil menyempurnakan sejumlah ketentuan internal, yaitu antara lain terbitnya Peraturan Komisi tentang Kode Etik KPPU, Kelompok Kerja (Pokja) dan Tata Tertib Komisi.

Selain itu, KPPU juga telah menyelesaikan 7 buah Pedoman pelaksanaan UU No.5/1999 yaitu pedoman pasal 22 (persekongkolan tender), pasal 47 (sanksi), pasal 50 a (Pengecualian perundang-undangan), pasal 51 (monopoli BUMN), pasal 1 angka 10 (pasar bersangkutan), pasal 50 b (Hak Milik Intelektual) dan pasal 28-29 (pra notifikasi merger).

Meskipun demikian, KPPU menyadari bahwa pelaksanaan UU No.5/1999 selama 10 tahun ini masih menghadapi kendala dan tantangan. Beberapa agenda yang masih memerlukan perhatian dari UU ini adalah belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang merger, akuisisi dan konsolidasi meskipun telah diperintahkan secara tegas dalam pasal 28-29, tiadanya kewenangan penyitaan alat bukti yang menjadi hambatan pemeriksaan serta belum kuatnya status kelembagaan KPPU.

Oleh karena itu, KPPU telah mendorong adanya amandemen UU No.5/1999 untuk memperkuat kewenangan, hukum acara serta posisi kelembagaan KPPU agar peran KPPU dan upaya pembentukan persaingan sehat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat lebih optimal.

Penciptaan iklim persaingan yang sehat dibutuhkan komitmen dan dukungan dari para pemimpin negara. Untuk itu, KPPU menggagas konsep pakta Pro Persaingan Sehat sebagai bentuk komitmen para Calon Presiden Republik Indonesia dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

Pakta Pro Persaingan Sehat oleh Calon Presiden Republik Indonesia ini menunjukkan betapa pentingnya komitmen dan dukungan dari Presiden terpilih untuk menjaga terwujudnya ekonomi kekeluargaan dalam bentuk demokrasi ekonomi yang menempatkan persaingan sehat pada posisi sentral dalam menggerakkan seluruh sumber daya ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Melalui penandatanganan Pakta ini, siapapun yang terpilih dari Capres saat ini bersama seluruh rakyat Indonesia memberikan kita rasa optimis bahwa negara Indonesia ke depan akan lebih maju dan sejahtera di tengah persaingan global dengan tegaknya hukum persaingan usaha yang sehat.

Jakarta, 3 Juli 2009
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

DKI Tidak Tegas Tangani Carrefour

2009-05-29T02:29:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemprov DKI dinilai tidak tegas menangani zonasi antara pasar modern dan pasar tradisional meskipun sudah ada aturan jelas, yakni Perpres No 112/2007 tentang jarak pendirian hipermarket, toko modern, dan pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional.

Dalam aturan tersebut, jarak antara pasar modern dan pasar tradisonal minimal 2,5 kilometer. Namun, keberadaan pusat perbelanjaan Carrefour di Mega Mall Pluit, Jakarta Utara, yang berdekatan dengan pasar tradisional menyebabkan Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut penutupan Carrefour Mega Mall Pluit, Selasa (26/5).

Direktur Eksekutif Indonesia Monopoli Watch Girry Gemilang Sobar mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah seharusnya melakukan koreksi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Carrefour cabang Mega Mall Pluit. "DKI sudah mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya, ketegasan itu sudah berani dilakukan pemprov," katanya, Kamis (28/5).

Keberadaan Carrefour Mega Mall Pluit sangat dekat dengan pasar tradisional Muara Karang sehingga dikhawatirkan akan mematikan keberadaan pasar tersebut.

Girry menyebut semakin gencarnya Carrefour melebarkan usahanya sebagai akibat kelonggaran aturan yang diberikan bagi peritel modern asal Perancis tersebut.

"Seharusnya ada pembatasan pengajuan izin operasi ritel modern. Lalu setelah terbit Perda No 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di DKI Jakarta maka setiap ajuan izin operasi tahun sebelumnya harus dikoreksi, apakah masih memenuhi syarat perda itu atau tidak," ujarnya.

Selain masalah zonasi, pemerintah dinilai belum tegas dalam mengatur jam beroperasi pasar modern bahwa masih banyak peritel modern yang melanggar aturan dan buka hingga tengah malam.

Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta Hasan Basri mengungkapkan bahwa kondisi pasar tradisional saat ini, baik di Jakarta maupun kota-kota lainnya di Indonesia, sangat menyedihkan karena ditinggalkan pembeli. "Pasar swasta terus berkembang dan menggeser peran pasar tradisional, yang dulunya menjadi mayoritas, sekarang menjadi minoritas. Perubahan itu terjadi, baik dalam hal jumlah, maupun omzet perdagangan," ujarnya.

Menurut Hasan, sejak tahun 1992 hingga 2005, di Jakarta sudah ada sembilan pasar tradisional yang tutup karena kalah bersaing dengan peritel modern. Kesembilan pasar yang tutup itu adalah Pasar Kebon Melati (Jakarta Pusat), Pasar Tulodong (Jakarta Selatan), Pasar Sudimampir (Jakarta Timur), Pasar Kampung Melayu (Jakarta Timur), Pasar INP Bidadari II (Jakarta Timur), Pasar INP Prumpung Tengah (Jakarta Timur), Pasar Kramat Raya (Jakarta Utara), Pasar Dusun (Jakarta Utara), dan Pasar Petak Sembilan (Jakarta Barat).

Hasan menambahkan bahwa dari 151 pasar tradisional di Jakarta, 60 persen diantaranya berada dalam kondisi sangat memprihatinkan dan bisa berdampak pada penutupan jika pengelola pasar dan pemprov tidak cepat melakukan tindakan penyelamatan.

Bantah
Dalam jumpa pers Rabu (27/5), Ignatius Andy, konsultan hukum dari PT Carrefour, mengatakan, berdasarkan riset The Nielsen Company, pangsa pasar Carrefour di ritel nasional pada tahun 2008 hanya sebesar 6,3 persen setelah digabung dengan ex Alfa. Adapun untuk pangsa pasar di ritel modern, pada tahun 2008 setelah digabung dengan ex Alfa hanya sebesar 17 persen. "Jadi sama sekali tidak punya posisi dominan," tegasnya.

Ignatius juga membantah tentang tuduhan Carrefour yang mendominasi pemasok. Bahwa berdasarkan data laporan keuangan empat perusahaan besar, penjualan pemasok kepada Carrefour tidak melebihi lima persen dari total penjualan.

Ia juga menegaskan bahwa, berdasar hasil penelitian, tidak ada konsumen yang hanya belanja ke Carrefour. "Setiap bulan hanya 2 kali ke hipermarket selebihnya ke minimarket dan tradisional," ucapnya.

Saat ini, tambah Ignatius, Carrefour bermitra dengan lebih dari 4.000 pemasok yang 70 persen adalah pengusaha kecil dan menengah dan 95 persen adalah produk nasional. (Kompas.com)

In Memoriam Sauttua P. Situmorang

2009-05-23T15:07:00.000-07:00

Teruntuk:
Teman, Sahabat ku disana....

Dalam perjalanan hidup manusia, Tuhan selalu memberikan misteri yang jawabannya adalah Cerita Hidup..

Cerita hidup yang manis, asam dan terkadang agak pahit, membuat kita semakin mengerti apa arti hidup ini..Episode demi episode kita jalani, tanpa tahu kapan dan bagaimana akhirnya...

Cerita itu terlalu sangat manis untuk dilupakan, pertengkaran, perdebatan, persetujuan dan kesepakatan, menjadi baur dalam goresan cerita...

Tak ada yang bisa kami lakukan atas jawaban dari misteri ini...selain mengawal hidup dengan baik menurut kehendak yang Kuasa

Mudah-mudahan cerita ini menjadi bagian dari cerita-cerita yang akan dilanjutkan dengan semangat perjuangan yang tertuang dari cerita sebelumnya....

Selamat jalan Teman, Sahabatku 'SAUTTUA P. SITUMORANG'
(25 Maret 1977 - 22 Mei 2009)

Doa kami menyertai, menghantarkan dengan ikhlas untuk menghadap Sang Khalik....Amin

Monopoly Watch Desak KPK Untuk Periksa KPPU

2009-03-06T09:18:00.000-08:00

Jakarta,(APIndonesia.Com). Direktur Eksekutif Monopoly Watch Girry Gemilang Sobar mengatakan, kasus suap yang melibatkan Komisioner KPPU M. Iqbal dan Billy Sindoro yang tengah dalam proses hukum pengadilan Tipikor harus tetap menjadi perhatian publik guna memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan kolusi.

Sebagai lembaga independen KPPU harus tetap kokoh dan berdiri tegar mengawal UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Ada tanggung jawab publik yang diemban pada tubuh KPPU, inilah pentingnya kode etik diatur dengan penerapan sanksi bagi instrumen KPPU yang melanggar kode etik”, kata Girry Gemilang Sobar, kepada wartawan di Jakarta, Jum’at(13/2).

Menurut Monopoly Watch, tertangkapnya M. Iqbal dan Billy Sindoro merupakan akumulasi dari kepentingan politik yang ada didalam tubuh KPPU. Seharusnya KPPU menjadi lembaga yang independen, seperti yang dimaksud pada Pasal 30, Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999: “Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.”

Ini sangat jelas diatur bahwa KPPU harus bisa melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan dan pihak lain dalam hal ini partai politik. Antara dunia usaha, penguasa dan partai politik, harus bisa bersinergi, tapi harus bisa terhindar dari conflict of interest. “KPPU harus bisa melepaskan dunia usaha, kepentingan penguasa dan kepentingan politik, mindsetnya harus diubah. KPPU yang harus bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dan kebijakan politik, karena KPPU memiliki kewenangan tersebut”, lanjut Girry.

Kepentingan politik seperti yang diakui M. Iqbal pada persidangan Tipikor 10 Februari 2009 dalam eksepsinya yang berjudul Korban dari Skenario Jahat terhadap KPPU: “Konspirasi jahat antara pengusaha besar dan oknum partai politik tertentu untuk mempengaruhi pengambilan putusan perkara, seperti yang terjadi pada KPPU sekarang ini, seharusnya menjadi perhatian utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”.
Monopoly Watch sangat mendukung substansi pengakuan M. Iqbal dan mendesak KPK untuk tidak hanya berhenti pada kasus ini, pengawasan harus dilanjutkan terkait indikasi konspirasi dimaksud. Disamping itu iklim usaha yang tidak sehat akibat kepentingan tertentu hanya menimbulkan persaingan semu yang menciptakan stagnasi kebangkitan dan perkembangan ekonomi nasional. (rel/*)

Sumber: http://apindonesia.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=2573&Itemid=47

Biar Fair, Tarif Taksi Ikut Turun Juga Dong...

2009-03-06T09:11:00.000-08:00

Penurunan harga BBM belum juga berdampak pada tarif taksi. Padahal, kenaikan tarif taksi sebesar 20 persen, Juni tahun lalu dipengaruhi oleh kenaikan BBM. Sudah saatnya tarif taksi ikutan turun seperti tarif angkutan umum.

Direktur Eksekutif Monopoly Watch Girry Gemilang Sobar mengatakan, penurunan harga BBM semestinya juga berdampak pada tarif taksi. Minimal, tarif taksi dapat diturunkan sampai 10 persen, mengingat BBM menyumbang persentase yang besar dalam komponen tarif taksi.

"Supaya fair, tarif taksi seharusnya turun juga dong. Jangan bertahan dengan tarif sekarang. Karena alasan kenaikan pada tahun lalu itu adalah naiknya BBM," ujar Girry, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, pada Juni 2008 akibat naiknya harga BBM sebesar 30 persen, tarif taksi ikut naik sebesar 20 persen. Angka tersebut merupakan usulan Organda dan Dishub DKI Jakarta, sebelum kemudian disetujui Gubernur Fauzi Bowo.

Hasilnya, untuk taksi yang memakai tarif atas, biaya buka pintu naik dari Rp 5 ribu menjadi Rp 6 ribu. Sedang per kilometernya naik dari Rp 2.500 menjadi Rp 3 ribu. Untuk tarif bawah. Biaya buka pintu naik dari Rp 4 ribu ke Rp 5 ribu dengan tarif per kilometer naik lima ratus menjadi Rp 2.500. Namun meski sudah 20 hari harga BBM kembali turun, tarif taksi belum menunjukkan tanda-tanda diturunkan seperti pada angkutan umum.

Padahal, menurut Girry, seharusnya tarif taksi bisa diatur lebih luwes lagi. Caranya, dengan menurunkan tarif bawah. "Kalau tarif bawah diturunkan lagi kemungkinan banyak pengusaha yang bakal menurunkan tarif taksi mereka. Sebab, banyak pengusaha taksi yang menetapkan tarif pada level ini. Tarif pun jadi semakin terjangkau masyarakat," tukasnya.

Manfaat lainnya, diturunkannya tarif bawah akan memperlebar selisih biaya dengan taksi yang menggunakan tarif atas. Saat ini keduanya cuma berselisih Rp 1.000 untuk buka pintu, dan Rp 500 per km. Selisih sebesar ini, imbuh Girry, lambat laun akan menjadi bom waktu karena bisa mematikan pengusaha taksi kecil ataupun sedang.

"Dengan perbedaan tarif yang kecil, namun perbedaan pelayanan sangat signifikan jelas membuat para pengusaha taksi kecil maupun sedang sulit bersaing dengan perusahaan besar. Kalau pengusaha taksi kecil dan sedang bisa menjual tarif murah dengan pelayanan yang lumayan, persaingan akan menjadi lebih sehat," cetus pengamat yang mendalami persaingan usaha ini.

Namun, sambung Girry, biasanya perusahaan taksi besar merasa terancam seandinya tarif bawah diturunkan. Makanya, sebisa mungkin mereka akan merangkul asosiasi atau organisasi yang menentukan tarif taksi supaya tetap bertahan dengan tarif yang sekarang ini.
"Biasanya perusahaan yang modalnya kuat enggan bersaing sehat, nah melalui asosiasi yang berwenang mereka akan berusaha untuk mempertahankan eksistensi perusahaannya," pungkas Girry.USU

Sumber: Rakyat Merdeka, 4 Februari 2009

'Minyakita dorong persaingan tak sehat'

2009-02-15T08:27:00.001-08:00

JAKARTA: Monopoly Watch menilai upaya pemerintah menekan harga minyak goreng dengan mengeluarkan Minyakita malah menciptakan persaingan tidak sehat.

"Takutnya yang jualan minyak goreng curah di pasar tradisional kalah bersaing dengan minyak kemasan," ujar Direktur Eksekutif Monopoly Watch Girry Gemilang Sobar saat diskusi Mengembalikan Kredibilitas KPPU, kemarin.

Monopoly Watch merupakan lembaga nirlaba yang memiliki perhatian pada perilaku monopolistik dan persaingan usaha tidak sehat.

Dia menambahkan seringkali masyarakat dibodohi dengan harga murah. Padahal, para pelaku usaha barang kebutuhan pokok tersebut sebagian besar adalah usaha kecil menengah dan juga para petani. Jika, harga diturunkan tentu akan menggerus keuntungan mereka.

Menurut dia, seharusnya pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat sebagai konsumen agar memahami sendiri harga yang wajar sesuai dengan biaya produksi dan keuntungan yang diambil. "Bukan harga murah, melainkan harga yang wajar."

Girry menambahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai komisi yang mengawasi persaingan usaha harus mampu membenahi kinerja untuk mengembalikan kredibilitas komisi itu.

Dia menuturkan beberapa kasus yang melibatkan mantan Ketua KPPU M. Iqbal dan mantan eksekutif Grup Lippo Billy Sindoro menunjukkan KPPU merupakan lembaga yang rawan dengan korupsi dan kolusi.

"Pembenahan internal di KPPU dapat dimulai dengan menata kode etik sampai pada taraf sanksi yang melanggarnya. Kode etik yang selama ini dimiliki KPPU tidak mengatur sanksi bagi anggotanya yang melanggar." (19)

Sumber: Bisnis Indonesia
http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/perdagangan/1id100882.html

Korupsi & Collusive Tendering Instansi Pemerintah

2009-02-08T16:14:00.000-08:00

(Terkait dengan hasil survey KPK terhadap Integritas Sektor Publik)

Jakarta - Dalam rangka menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Survei Integritas Sektor Publik.

Hal ini harus menjadi perhatian bagi instansi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengelola keuangan dengan baik, sehingga tidak terjadi penghamburan keuangan negara, terutama di daerah. Lebih lanjut, Girry Gemilang Sobar, Direktur Eksekutif Monopoly Watch menilai ini merupakan langkah terbaik yang pernah KPK lakukan untuk memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Pemerintah yang kuat tergantung dari bagaimana pemerintah mengelola struktur pemerintahannya dengan baik.

Antara korupsi dan kolusi khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintahan merupakan hal yang juga terkait dengan persaingan usaha. Karena fenomena tender di instansi pemerintah cenderung kurang sehat dan atau merupakan tindak penghamburan keuangan negara.

Soal tender di instansi, bisa di cek langsung ke instansi yang terkait dengan layanan umum. “Saya berharap, penilaian KPK juga sudah termasuk hal tersebut'. Seperti Departemen Kesehatan, Departemen Luar Negeri dll termasuk instansi pemerintah terbaik versi KPK, karena instansi dimaksud punya score yang bagus, bisa saja instansi tersebut sudah memiliki kebijakan dan kinerja yang bagus juga terkait dengan pengadaan barang dan jasanya. Karena jika instansi tersebut tidak sungguh-sungguh melaksanakan Keppres 80 dengan baik, sangat rawan korupsi dan kolusinya. “Jika demikian, instansi yang memiliki score yang bagus, itu bisa jadi role of mode bagi instansi lain dalam rangka menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta mendukung persaingan usaha yang sehat melalui penerapan sistem tender yang sehat', kata Girry

Lebih lanjut, Girry menambahkan bahwa KPPU pun harus bisa bersinergi dengan KPK atas penilaiannya tersebut, karena kecenderungan collusive tendering di lingkungan instansi pemerintahan sangat mempengaruhi iklim usaha yang sehat. Akan tetapi tidak berhenti sampai disana, menjelang pemilu 'godaan' berbagai kepentingan tentunya akan mempengaruhi penilaian-penilaian tersebut. “Setidaknya kepentingan-kepentingan sesaat itu bisa dihindari, agar kinerja instansi bisa diperbaiki, dipertahankan dan diperkuat dalam rangka clean & good governance”, tegas Girry. (red)

Sumber: http://www.indocso.com/?mid=10&nid=#fragment-2

Bribery-riddled KPPU seeks to boost image

2009-01-31T11:12:00.000-08:00

The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 01/30/2009 1:18 PM | National

The national antimonopoly agency is striving to regain public trust, after one of its members was detained in connection with a major bribery scandal involving a renowned businessman.

The arrest of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) member Muhammad Iqbal has severely tarnished the image of the agency.

The KPPU is now revising its code of ethics for its commissioners in an effort to combat its tarnished image and prevent more graft cases.

“We are very close to completing the draft revision,” Junaidi, KPPU spokesman, said Thursday.

Under the prevailing code of ethics, all members of the commission are forbidden from receiving any money or gifts that are related directly or indirectly to their positions.

But it did not stipulate any penalty for those in violation of the code.

Junaidi said a new code of ethics would allow the KPPU to propose that the President fire any violating commissioner.

The KPPU has suspended Iqbal from duty and his position has been temporarily taken over by another commissioner.

It has yet to decide on Iqbal’s long-term employment status, pending the court ruling.

Iqbal was arrested by the Corruption Eradication Commission (KPK) last September for allegedly receiving a Rp 500 million ($US53,000) bribe from former First Media president director Billy Sindoro.

The money was allegedly a bribe related to the KPPU ruling on the rights to broadcast English Premier League soccer matches in Indonesia. PT Direct Vision, a subsidiary of the Lippo Group’s First Media and the operator of Astro TV, was involved in the case.

The bribery scandal has smeared the KPPU, which was dubbed one of the country’s cleanest state agencies due to its success in settling cases on ethics and monopoly rights.

Since its establishment in 2000, the KPPU has settled almost 90 cases.

“The KPPU is still considered a credible decision-maker as most of its settlements are predictable and logical. The Direct Vision case was an exception because it was distorted by bribery,” Stefanus Haryanto, a business legal expert, said.

Junaidi further said the KPPU was also seeking to maintain its credibility by maintaining its independence from political and business interests.

However, Monopoly Watch chairman Girry Gemilang Sobar accused KPPU members of having vested interests.

“More than half of the commissioners are affiliated with political parties. That is very risky.” (dis)

Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2009/01/30/briberyriddled-kppu-seeks-boost-image.html

Mengembalikan kredibilitas KPPU

2009-01-18T23:42:00.000-08:00

Komisioner harus independen dan keputusan harus transparan

Skandal suap yang melibatkan eksekutif kelompok Lippo Billy Sindoro dan komisioner KPPU M. Iqbal kini sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Tipikor menyatakan Billy telah memberikan uang Rp500 juta kepada Iqbal yang menangani kasus Liga Inggris. Billy disebut-sebut mewakili kepentingan Lippo Group di PT First Media dan PT Direct Vision.

Meski KPK lebih memfokuskan diri pada tuduhan suap yang dilakukan Billy Sindoro, tetapi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat dilepaskan dari adanya upaya intervensi terhadap keputusan yang dikeluarkan KPPU atas dugaan kasus monopoli siaran Liga Inggris.

Sebelum tertangkap, KPK merekam pembicaraan dan juga menyimpan catatan SMS Iqbal dan Billy. Satu fakta yang cukup menyudutkan mereka berdua adalah adanya SMS yang meminta agar Iqbal memasukkan pasal injunction dalam keputusan KPPU.

KPPU ternyata memang benar-benar memasukkan amar injunction dalam keputusannya. Bunyi pasal tersebut adalah "memerintahkan AAMN dan FZ LCC (anak perusahaan Astro Malaysia) untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT Direct Vision".

Dengan demikian, wajar jika publik mempertanyakan keabsahan keputusan KPPU dalam kasus Liga Inggris. Mengapa demikian? Karena begitu kuat dugaan adanya permainan uang dalam keputusan KPPU. Apalagi, khusus pasal injunction, sama sekali tak terkait dengan substansi persoalan, yakni soal monopoli hak siar Liga Inggris.

Argumen KPPU bahwa keputusan nomor 5 tersebut dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen menjadi sumir mengingat apa yang diputuskan telah melebihi wewenang KPPU atas kasus ini yang sejatinya hanya mengusut kasus monopoli siaran Liga Inggris, bukan sengketa bisnis Lippo - Astro yang hingga kini masih berlangsung.

Bagi KPPU, tertangkapnya M Iqbal jelas sangat mencoreng citra lembaga tersebut. Betapa tidak, komisi ini sudah 8 tahun bersusah payah menegakkan iklim persaingan usaha yang sehat. Apalagi Iqbal merupakan satu dari lima anggota komisi yang duduk dalam dua periode, yakni periode 2000-2006 dan 2006-2011.

Boleh dikatakan, sebelum kasus suap terhadap Iqbal terkuak, inilah satu-satunya komisi negara yang bebas dari aroma korupsi. Sejumlah kasus besar tertangani dengan baik. Misalnya saja kasus Temasek yang dituduh melakukan monopoli atas kepemilikan saham di Indosat dan Telkomsel. Dan pemerintah menghormati kerja KPPU, dengan tidak melakukan intervensi dalam kasus tersebut.

Pelajaran berharga
Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian M Iqbal ini. Pertama, lemahnya pengawasan terhadap keputusan KPPU. Sebagai badan independen, KPPU tidak memiliki lembaga pengawas dari keputusan-keputusannya. Sistem di pengadilan negeri untuk kasus persaingan usaha juga bersifat tertutup.

Pengawasan dari masyarakat juga tidak terlalu besar. Selain karena kasus persaingan usaha terkesan lebih rumit dibanding kasus pidana umum, sengketa persaingan usaha juga tidak secara langsung bersentuhan dengan masyarakat luas.

Kedua, perlunya suatu kode etik bagi komisioner agar penerapan sanksinya menjadi jelas, sehingga bila ada kasus seperti M Iqbal, KPPU dapat menerapkan sanksi administratif sambil menunggu keputusan pengadilan.

KPPU bekerja atas perintah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini lahir dari tuntutan reformasi. Mengingat KPPU merupakan lembaga yang diandalkan untuk mejadi hakim yang adil bagi para pelaku usaha agar bertindak secara fair, etika komisioner juga menjadi ukuran yang penting bagi keputusan yang kredibel.

Kredibilitas tersebut bukan saja menyangkut kepandaian dan kecakapan mereka dalam aspek hukum dan ekonomi semata, tetapi juga integritas semua anggotanya di mata pelaku ekonomi. Bukankah kita sedang giat menegakkan good corporate governance (GCG)?

Ketiga, pentingnya independensi komisioner. Para komisioner KPPU diharapkan tidak terafiliasi dengan satu kepentingan tertentu, baik kepentingan kelompok seperti kepentingan partai maupun dengan kepentingan bisnis. Saat ini beberapa komisioner KPPU adalah anggota partai politik tertentu dan disinyalir beberapa dari mereka terafiliasi dengan firma hukum yang banyak menangani sengketa persaingan usaha, dan sama sekali tidak mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR.

Seharusnya pemerintah dan DPR bertanggung jawab atas independensi para komisioner KPPU, karena Presiden sebagai pengusul calon komisioner dan DPR yang melakukan fit and proper test terhadap anggota KPPU dan tentunya syarat tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Kini, kredibilitas KPPU benar-benar diuji. Mengembalikan kredibilitas komisi menjadi pekerjaan rumah KPPU. Ini bukan pekerjaan gampang, tetapi juga tak terlalu sulit jika ada keinginan serius untuk itu.

Caranya, dengan menjelaskan dengan transparan, bagaimana keputusan ini bisa muncul. Jika ada kesalahan, akui pula secara kesatria dan terbuka.

Dengan demikian, kredibilitas KPPU sebagai lembaga yang berperan untuk menyehatkan iklim persaingan usaha di Tanah Air bisa kembali terbangun.

Kembali ke persoalan suap-menyuap, publik kini masih menunggu, ke mana pemeriksaan ini akan berujung, apakah suap dari Billy itu hanya untuk Iqbal, atau malah dinikmati secara kolektif, mengingat ada dua komisioner lainnya yang tersangkut, yakni Tadjudin Noer Said dan Benny Pasaribu.

Persidangan ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi publik, sejauh mana keputusan ini akan berimplikasi terhadap putusan Mahkamah Agung (MA), yang akan memutuskan kasasi Astro atas keputusan PN Jakpus. Seperti kita tahu, PN Jakpus telah menguatkan keputusan KPPU dalam kasus Liga Inggris.

Tentunya logis jika MA mempertimbangkan fakta hukum yang ada di Pengadilan Tipikor, di mana bukti-bukti adanya suap dalam keputusan KPPU begitu terang benderang. Jangan sampai MA sebagai benteng keadilan di negeri ini meniadakan fakta suap dan korupsi di dalam perkara yang mereka tangani. Sebab secara substansi tujuan MA dan Pengadilan Tipikor adalah paralel: menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini.

Sumber: http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/opini/1id98218.html

SEREMONI SEABAD KEBANGKITAN NASIONAL

2008-05-24T02:18:00.000-07:00

Seiring dengan pencanangan Pemerintah memaknai Seabad Hari Kebangkitan Nasional, ”Indonesia Bisa”, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk bisa melakukan solusi strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Jika tidak, pemerintah hanya melakukan distribusi beban dan tanggung jawab pemerintah kepada rakyat Indonesia. Ringan sama dijinjing, kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat dan pembangunan menjadi pikulan dan pukulan berat bagi rakyat Indonesia.

Pencanangan ”Indonesia Bisa”, seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah SBY-JK untuk bisa melanjutkan tongkat estafet reformasi. Beberapa slogan kampanye SBY-JK dari tahun 2004 menyangkut harapan rakyat terkait dengan Pemberantasan Korupsi, Pemulihan Ekonomi, Demokratisasi dan penegakkan Hukum di Indonesia, pastinya tinggal slogan.

Beberapa pointers sambutan SBY seabad kebangkitan nasional:

Republik Indonesia yang 100 tahun lalu hanyalah sebuah konsep dan mimpi, kini telah menjadi identitas. Pemerintahan SBY-JK secara jelas telah salah mengintepretasikan makna kebangkitan 100 tahun, bahwa 100 tahun yang lalu Republik Indonesia adalah sebuah konsep dan mimpi. Justru tanah air yang diberi nama 'Indonesia' merupakan identitas, dan sistem pemerintahan yang 'Republik' merupakan konsep nyata yang tepat untuk me-manage Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau.
Kita bisa berdiri tegak karena keberhasilan beradaptasi dengan berbagai perubahan. Dalam konteks ini, keberhasilan beradaptasi dengan berbagai perubahan justru membuat kondisi Indonesia semakin tidak menentu, karena kesalahan dalam melakukan strategi adaptasi terhadap perubahan dan atau fenomena global. Yang terjadi hanyalah Pemerintahan SBY-JK tunduk dan larut terhadap perubahan yang terjadi, yang seharusnya Indonesia memiliki proteksi terhadap perubahan yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara. Contoh kekeliruan: Pemerintahan SBY-JK menyambut baik kedatangan Bill Gates di Indonesia, yang ujung-ujung menguatkan posisi dominan Microsoft, dengan alih-alih mengenakan harga murah terhadap produknya.
Dunia dihantui oleh krisis pangan, krisis energi dan resesi ekonomi. Masalah krisis pangan, krisis energi dan resesi ekonomi, seharusnya Pemerintahan SBY-JK, melihat kembali komponen pangan, energi dan keuangan. Sejauh mana komponen tersebut memiliki kinerja yang baik untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Tidak memiliki ketergantungan terhadap bangsa lain. Pada poin ini, pemerintah justru menunjukkan adanya ketergantungan terhadap bangsa lain, diantaranya melalui kunjungan kenegaraan yang diakhiri dengan MoU. Dengan kata lain, saat ini Indonesia harus menyelesaikan masalah sebagai dampak beberapa MoU pemerintahan SBY-JK dengan sejumlah negara.

Beberapa langkah yang seharusnya sudah 'bisa' dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK, antara lain:

Pengembalian fungsi asset nasional seperti BULOG dan Pertamina kepada fungsi ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional yaitu dengan: (a) Mengembalikan tugas dan fungsi BULOG dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan pangan, pemupukan stok nasional untuk berbagai keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan kepentingan publik lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga, dan; (b) Mengembalikan tugas dan fungsi Pertamina dalam pengamanan harga BBM nasional, pendistribusian BBM untuk masyarakat yang rawan BBM, dan melakukan renegosiasi kontrak karya dengan perusahaan eksplorasi untuk memberikan 30% minyak bumi untuk kebutuhan stok energi nasional, selain production sharing contract dan pajak bagi negara.
Melakukan renegosiasi kontrak karya di bidang migas dalam rangka menghadapi krisis energi nasional, dan membenahi sektor industri migas menjadi sektor yang sehat.
Melakukan evaluasi rencana privatisasi asset nasional, karena dilusi saham pemerintah RI pada asset nasional berdampak pada lemahnya posisi tawar pemerintah. Tentunya hal ini yang mengakibatkan iklim persaingan yang tidak sehat dan iklim investasi semakin tidak kondusif, disamping itu kebijakan yang di masing-masing sektor yang tumpang tindih terbukti telah mengganggu kepastian hukum di sektor usaha nasional.
Renegosiasi surat hutang luar negeri melalui saluran diplomatik.

Khususnya bagi BULOG dan Pertamina, pengembalian tugas dan fungsi harus dikembalikan, mengingat sejak berubah dari lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) menjadi perusahaan umum (perum), Bulog justru gagal menjalankan fungsi sebagai pengaman logistik nasional. Ini tercermin dari semakin kisruhnya masalah perberasan dan BBM di dalam negeri.

Untuk membuat Indonesia memiliki daya saing yang tinggi, Indonesia harus memiliki kepastian hukum, menguatkan, memberdayakan dan mengembangkan kapasitas lokal. Karena hingga saat ini belum ada kerjasama pemerintah dengan pelaku usaha asing, yang memberikan dampak terhadap transfer knowledge atau technology, dan atau memberikan kesempatan bagi pelaku usaha potensial untuk secara bersama-sama 'bisa' berkompetisi dengan sehat.

Bahwasanya, seabad kebangkitan nasional ini bukan hanya menunjukkan eksistensi dan atau sekedar peringatan tanpa nilai-nilai mulia yang terkandung, tetapi yang harus dimaknai adalah kebangkitan nasional sebagai titik pangkal penyebaran spirit kebangsaan melalui perbuatan untuk kepentingan bangsa dan negara. Semoga bisa diwujudkan melalui perbuatan!

Microsoft Dinilai Lakukan Dominasi Bisnis Software

2008-05-15T23:50:00.000-07:00

Monopoly Watch mendesak KPPU dan Komisi VI agar mengkritisi pemerintahan SBY-JK dan Microsoft. Menurut Girry Gemilang Sobar, Direktur Eksekutif Monopoly Watch, seharusnya persaingan usaha yang sehat mampu mengatasi digital divide dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan.

Namun Sobar menilai, penyediaan perangkat TI yang tengah dirancang pemerintah dan Microsoft di Indonesia merupakan cermin ketidakmampuan Indonesia dalam mengembangkan operating system software.

"Bill Gates justru menawarkan bantuan 1000 software untuk sektor pendidikan, asalkan pemerintah membeli pembelian perangkat komputer USD200. Ini merupakan tindakan anti persaingan," ujar Sobar dalam pernyataan tertulisnya.

Hingga saat ini, di sektor pendidikan, Microsoft telah melakukan kerja sama dalam bentuk Microsoft Indonesia Center di ITB, UI, ITS, dan UGM. Menurut Sobar, pada IT Center tersebut seharusnya bisa dikembangkan alternatif sistem sebagai pengganti Microsoft.

Sementara itu, Monopoly Watch memandang, kedatangan Bill Gates ke Indonesia memberikan berbagai implikasi terhadap penambahan kekuatan pasar dan pemanfaatan posisi dominan Microsoft di Indonesia. Microsoft dinilai menguasai lebih dari 90% pangsa pasar operating system software dan software aplikasi kantor. Menurut lembaga ini, kekuatan pasar yang besar tersebut berpotensi disalahgunakan.

Selain itu, Sobar menambahkan, dominasi raksasa software ini dinilai dapat menutup peluang pelaku usaha penyedia operating system software dan aplikasi pendidikan selain Microsoft dan menyebabkan tidak adanya alternatif pilihan operating system software dan aplikasi bidang pendidikan selain produk Microsoft.

"Di sisi lain pemerintah sama sekali tidak memberikan peluang kepada pelaku usaha penyedia operating system software untuk terlibat dalam program pemerintah di sektor pendidikan nasional," tambahnya. Menurutnya, seharusnya program pemerintah di sektor pendidikan melibatkan pelaku usaha lain yang memiliki produk yang sama. (Widia Yurnalis)

Sumber: http://www.sda-indo.com/sda/news/psecom,id,19496,nodeid,1,_language,Indonesia.html?PHPSESSID=02421dc66105f71630a987394874eb8e

Box office: The secret numbers tell the story

2008-04-06T11:19:00.000-07:00

Features - March 23, 2008
Kim Balmanno, The Jakarta Post, Jakarta

The local film industry is growing, with more Indonesian films being made every week and audiences apparently keen to spend their leisure time and money at the cinema.

Just how popular a film is remains a mystery, however, until box offices are required to publish their results. Until then industry insiders and consumers are left stumbling in the dark.

The box office indicates the local film market share and current audience trends; monitors admission prices and provides an overview of the industry, allowing transparency for healthy competition. It is used to market future films by referring to past achievements and shows Indonesia's place in the film world.

But "Indonesia's film industry is the industry of hush-hush" says prominent film writer, director and producer Joko Anwar.

Box office reports, elsewhere, are published in trade magazines and on the web. An analysis is made highlighting the structure and key players in distribution and exhibition, indicating current market conditions and distributor perceptions.

In Indonesia, it is difficult to obtain figures from the exhibitors and any analysis done is kept in-house at the exhibitor's head office.

This is because there is no industry regulation and no obligation for transparency. "A company that is not public doesn't have to be transparent," said Wendy Soeweno, director at Jive distributions, affiliated with Blitz Megaplex.

The Motion Picture Association of America (MPAA), a U.S.-owned distributor, supplies Hollywood films to SPE and Camila distributors, owned by 21 Group.
In Indonesia, Group 21 is the exclusive distributor of AMPA films. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU), says this is a decision by MPAA to curb potential piracy.

In 2002, the KPPU found the 21 Group guilty of monopolizing the market in Surabaya, East Java. It was ordered to pay a fine of Rp 1 billion or sell company shares in Inra Mandiri and Wedu Mitra, distributors within the 21 Group. Although the shares were sold back into the 21 Group, the KPPU dropped further charges and closed the case against 21.

Between 2000 and 2002, Monopoly Watch reported 19 movie theaters in seven cities closed down due to bankruptcy.

"The priority distribution of film is to 21, so the others wait until 21 rolls the movie, then they get second options. We call this discriminative behavior and it is in breach of the anti-monopoly law" said Girry Gemilang Sobar of business watchdog, Monopoly Watch.

Industry newcomer since 2007, Blitz Megaplex, bids for foreign films at festival screenings. The tendency, therefore, is to screen less mainstream or blockbuster films.
Although Blitz is making its mark on the industry it will only be to a niche audience, their audience target is the A (exclusive) demographic.

"We need more people like Blitz for people of B and C class because they want to go to the cinema, it's just too expensive for them" said Nia DiNata.

If the industry was to be regulated and had consistent monitoring through box office analysis, competition in the film industry would be a lot healthier.

More competition would lead to a larger selection of films being shown and overall cheaper movie tickets. This would ultimately benefit the movie-going public.

A spokesperson from 21 Group said: "It is an open market and anyone can import movies and build cinemas." They say "there are about 30 importers and distributors with various ownership who do business here", but Monopoly Watch say the 21 Group owns the majority of them.

Statistics supplied by Monopoly Watch suggest there is a 100 percent growth, with Cineplex 21 going from 102 screens in 2002 to 200 in 2006.

The Association of Indonesian Cinema (GPBI) said in 2007, 21 Group owned 348 screens (84 cinemas), while non 21 Groups owned 333 screens (164 cinemas). Giving the market share of over 60 percent to 21 Group.

In a written statement to The Jakarta Post, 21 Group said "In comparison to the population of 240 million, the Indonesian cinema industry is still under screened"
MPX Group and Surya Group are small players compared to 21 Group and Blitz. They mostly import films from Korea, India, China and a splattering of European films.

As part of the distribution arrangement, MPAA demands weekly box office reports for their films.

Wendy at Multiplex says the U.S. is strongly against price wars at cinemas and the KPPU says the market regulates itself.

If that is the case then there should be no reason to not release box office figures.
By not publishing domestic and international numbers the health of the industry remains speculative. Filmmakers Joko and Paul Agusta both said producers were able to embellish numbers to attract more investment into an unhealthy industry.

"So many people are being lured into the business," said Joko. "Profiteers are getting into the industry ... when the film fails they feel deceived. To save face they lie and say the film is making a lot of money".

Possible tax avoidance is another reason cited by some in the industry for the silence.
"Exhibitors get taxed one time and we pay half the tax with the exhibitor. I think that's why the exhibitor is not keen to show the box office," said independent producer Nia DiNata.

"I don't know why there are no box office figures ... It's very helpful from the point of view of tax, from the point of view of us if the development is growing we are happy," said Djoko Slamet Surjoputro, a director at the Directorate General of Taxation, the Finance Ministry.

Nia says filmmakers are the ones in the industry who suffer from excessive taxation.
"There is a tax for human resources, equipment rental and a tax on materials. There is also tax for post production ... there are six or seven stages of tax that filmmakers get," she said.

Editor of Katalog Film Indonesia JB Kristanto agrees the main reason box office figures are not published "has to do with the correlation of tax".
The (film) industry is considered small for the taxation office, who said it is focused on the higher revenue businesses first, such as mining, coal and oil, and then it will look into the taxation of smaller industries.

"There are hundreds of tax offices around the country, they focus on their own judgment of which one is booming," Djoko said.

Audience numbers were regulated from the early 1980s until the 1990s by the department for the Distribution of Indonesian Film (Perfin).
Figures were printed in Katalog Film Indonesia up until the organization collapsed said Kristanto. "At the same time, Network 21 grew very fast and other networks of theaters closed down" Kristanto said.

"In some cases, the government tried to make something like a regulation again, but there was no agreement with cinemas and producers" said Bakri, director of film development at the Culture and Tourism Ministry.

"We know there is a problem. We need to use something like Perfin" Bakri said.
He says although there is no body to regulate box office figures anymore, the Film Law has not been evoked and remains as it was during the time of Perfin.
In the country's current climate of reformation, film industry players are waiting restlessly for their turn.

Jakarta Post, March 23, 2008

KPPU dan JERATAN TEMASEK

2008-03-05T02:30:00.000-08:00

Dunia usaha nasional kini menghadapi ketidakpastian hukum khususnya di sektor telekomunikasi, hal ini disebabkan oleh masih lemahnya penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Belakangan ini KPPU sebagai Lembaga Independen yang diamanatkan sebagai pengawas persaingan usaha kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya perilaku KPPU cenderung dianggap kontroversial, terutama saat KPPU belum lama ini memeriksa dan memutuskan Kelompok Usaha Temasek telah melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini oleh Monopoly Watch, LSM yang mengawasi persaingan dunia usaha menilai adanya faktor ketidakmandirian di tubuh KPPU. Berikut petikan wawancara tim redaksi Tabloid SIDAK dengan Girry Gemilang Sobar, Direktur Eksekutif Monopoly Watch

Menurut anda bagaimana penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia saat ini?
Saat ini, penegakkan hukum persaingan usaha masih sangat lemah. Salahsatu faktor utama yang menyebabkan persaingan usaha tidak kompetitif adalah pemerintah itu sendiri, karena hampir 80% kebijakan pemerintah mengarahkan dunia usaha nasional semakin tidak kompetitif dan tumpang tindih. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak serius dalam hal penegakkan hukum persaingan usaha sehat, khususnya UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagaimana peranan KPPU terhadap penegakkan UU No. 5 Tahun 1999?
KPPU tidak memiliki peran yang signifikan terhadap penegakkan UU tersebut, karena tergantung pemerintahnya mau menciptakan iklim usaha yang kondusif atau tidak. Apalagi KPPU yang belakangan menjadi sorotan publik, hal ini diakibatkan KPPU tidak mampu menegakkan hukum persaingan itu sendiri. Beberapa putusan perkara yang dikeluarkan oleh KPPU cenderung tidak membuat efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar. Belum lagi kepentingan politik yang masih mendominasi dunia usaha, yang mengakibatkan vested of interest tersendiri. Seperti di KPPU, yang seharusnya menjadi institusi independen, tetapi sangat rentan disusupi oleh kepentingan partai.

Apa indikasinya, jika KPPU rentan terhadap kepentingan partai politik?
Indikasinya sangat kuat, dimana saat ini KPPU tidak independen, baik secara insitusi maupun putusan perkara yang dikeluarkan. Padahal dalam verifikasi pencalonan anggota KPPU, salahsatu syaratnya adalah tidak terafiliasi dengan partai politik. Hal ini juga tidak menjadi perhatian pihak Eksekutif dan Legislatif, padahal mereka memiliki keterkaitan dalam proses verifikasi anggota KPPU periode 2006-2011. Ini juga merupakan indikasi bahwa pemerintah dan Komisi VI DPR RI tidak mendukung penegakkan UU No. 5 tahun 1999

Belakangan ini, KPPU menjadi sorotan publik dalam pemeriksaan perkara kasus Temasek, bagaimana menurut anda?
Memang sektor telekomunikasi menjadi perhatian publik, setelah KPPU memeriksa dan memutuskan Temasek telah melakukan pelanggaran terhadap UU No.5 tahun 1999. Inilah akibat ketidakmandirian KPPU dalam mengawasi dunia usaha nasional, khususnya di sektor yang bersangkutan. Unsur politis merupakan penyebab utamanya, padahal masih banyak pelanggaran di sektor lain yang seharusnya menjadi concern KPPU.

Bagaimana menurut anda mengenai putusan perkara KPPU pada perkara kasus Temasek?
Putusan Perkara No 07 /KPPU-L/2007 mengenai cross ownership Temasek, memang sangat tidak komprehensif. Karena KPPU tidak menjelaskan dan tidak membuktikan bahwa akibat cross ownership-nya Temasek menimbulkan barrier to entry bagi pelaku usaha sebagai pesaing potensialnya. Dalam putusan perkara tersebut KPPU menyatakan bahwa Temasek dikenai pasal 17 (Monopoli), Pasal 25 ayat 1 huruf b (Penyalahgunaan Posisi Dominan), dan Pasal 27 huruf a (Kepemilikan Saham). Dan KPPU juga memerintahkan kepada Temasek untuk melepaskan sahamnya di PT Telekomunikasi Selular Indonesia (Telkomsel) atau PT Indosat, akan tetapi KPPU mensyaratkan bahwa pelepasan saham dibatasi untuk masing-masing pembeli maksimal 5% dari total saham yang dilepas dan tidak berasosiasi dengan Temasek maupun pembeli lainnya. Syarat tersebut sangat meragukan bagi proses pelaksanaannya nanti. Artinya KPPU sangat membatasi nilai saham yang akan dilepas, artinya KPPU masih meragukan putusannya sendiri. Harusnya KPPU memberikan putusan yang memberikan efek jera pelaku usaha terkait, bukan memberikan putusan yang mengakibatkan adanya kepastian hukum dan atau menimbulkan masalah yang besar yang akan dihadapi oleh sektor usaha yang bersangkutan. Misalnya, pada poin putusan yang memerintahkan PT Telkomsel untuk menghentikan praktek pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan selular sekurang-kurangnya sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif yang berlaku. Perintah untuk menurunkan harga ini, belum diimbangi dengan kesiapan pemerintah dalam hal regulasi tarif layanan selular, sehingga penurunan tarif ini memiliki kecenderungan mengarahkan pelaku usaha untuk bersaing secara tidak sehat dalam hal tarif layanan selular ini. Jika Telkomsel melakukan penurunan harga 15% dari tarif yang berlaku sebelumnya, maka operator lain cenderung akan melakukan perilaku yang sama. Dampak negatif dari perilaku ini tentunya bagi operator baru. Ini bisa disebut entry barrier, dimana jika operator baru tidak bisa bertahan dengan kondisi tarif yang berlaku saat ini, tentunya operator tersebut akan meninggalkan sektor usaha yang bersangkutan karena harus terus bersaing dengan posisi dominan dan price leader saat ini. Hal ini juga berdampak bagi konsumen selular di Indonesia, perang tarif yang berlaku justru membingungkan konsumen untuk menetapkan pilihannya, karena konsumen di sektor ini bukanlah konsumen yang loyal. Sesaat memang konsumen diuntungkan jika tarifnya murah, tetapi jika tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan, ini masalah baru lagi.

Apa dampak putusan KPPU terhadap sektor Telekomunikasi Indonesia?
Dampaknya sangat buruk bagi perkembangan sektor Telekomunikasi nasional, jika KPPU tidak independen dalam memeriksa dan memutuskan perkara kasus persaingan usaha tidak sehat di sektor bersangkutan. Karena hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di sektor tersebut, karena putusan tersebut akan membawa masalah baru pada sektor usaha yang bersangkutan. Belum lagi KPPU yang saat ini tengah mengawasi masalah tarif selular, ini membuktikan KPPU tidak komprehensif dalam pengawasannya. Padahal masalah tarif seharusnya menjadi kajian dari putusan perkara Temasek.

Jika KPPU tidak independen dan kredibel, apa yang harus dibenahi?
Yang jelas, KPPU harus dibenahi dari dalam yaitu beberapa anggota KPPU yang terafiliasi dengan Partai Politik harus segera mengundurkan diri agar institusi KPPU tidak rentan disusupi oleh kepentingan parpol. Hal ini juga harus menjadi concern pemerintah dan Komisi VI DPR RI agar ke depan dunia usaha kita bisa bersaing dengan sehat dan dunia usaha nasional tidak lagi di campuri oleh urusan politik.

Sumber: Tabloid SIDAK Edisi II/ Februari/ 2008

SBY Teken Perpres Pasar Modern

2008-01-08T06:13:00.000-08:00

JAKARTA - Perpres tentang penataan pasar modern yang ditunggu-tunggu pelaku usaha ritel akhirnya ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penerbitan perpres itu molor dari jadwal semula, yakni Maret 2007.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan Perpres Pasar Modern sudah mengatur zonasi (tata letak) usaha ritel besar. "Inti zonasi adalah bagaimana pemda mengatur lokasi pasar tradisional dan toko perbelanjaan modern secara lebih baik," ujarnya di Jakarta kemarin (28/12).

Dengan adanya Perpres itu, lanjut Mari, pengaturan ritel modern akan mengacu pada tata ruang dan lokasi, sehingga menciptakan penataan pasar tradisional secara lebih baik. "Keluarnya perpres itu akan memperlancar program pemberdayaan untuk pedagang, seperti pengucuran kredit mikro dan sebagainya," bebernya.

Direktur Eksekutif Monopoly Watch Girry Gemilang Sobar meragukan regulasi itu bakal berjalan efektif. Dia mengatakan, jika pemain hypermarket melakukan ekspansi ke dalam format toko modern lainnya, seperti supermarket atau minimarket, mereka akan lebih mudah menguasai pasar di wilayah usaha paling kecil. "Posisi hypermarket yang kian dominan sangat rentan mendistorsi wilayah usaha ritel yang paling kecil," sahutnya.

Hal itu tentunya bertolak belakang dengan program pemerintah yang ingin menguatkan sektor ekonomi mikro. Kekuatan modal hypermarket seperti Carrefour akan merusak tata ruang pasar modern karena sangat memungkinkan berperan sebagai market leader dan price leader. "Dalam posisi price leader, pelaku usaha yang dominan dengan mudah mengarahkan harga jual di bawah harga pasar," lanjutnya.

Menurut dia, rencana Carrefour masuk ke dalam jaringan supermarket, tentunya mengubah perilaku masyarakat. Perubahan perilaku inilah yang memengaruhi pesaingnya di tingkat ekonomi mikro. Padahal, ekonomi mikro merupakan pelaku usaha yang potensial menopang ketahanan ekonomi.(wir/oki)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=319116

KPPU Dianggap Memihak Astro

2007-12-14T04:08:00.000-08:00

Jakarta, myRMnews. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dianggap tidak fair dalam melakukan penanganan kasus Astro TV. KPPU yang menghentikan penyidikan dugaan monopoli yang dilakukan televisi asal Malaysia itu dianggap keliru.

”Hal ini merupakan bukti bahwa KPPU tidak memiliki pemahaman yang baik sebagai pengawal kebijakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Monopoly Watch Girry Gemilang Sobar di Jakarta, Selasa (4/12).

Girry menganggap KPPU tidak melakukan analisa dalam koridor kepentingan publik. “Yang jelas KPPU memang belum bisa dikatakan sebagai komisi yang bisa menjamin adanya kepastian hukum dengan baik, dengan kata lain KPPU tidak bisa memutuskan,” ungkap Girry.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga operator televisi berlangganan yaitu Indovision, Telkomvision dan IM2 melaporkan PT Direct Vision, operator TV berlangganan Astro kepada KPPU. Perusahaan negeri jiran ini diduga melakukan monopoli siaran Liga Inggris. (yat)

Sumber: http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=47842

Anggota KPPU dari Partai Rentan Disusupi Kepentingan Politik

2007-12-02T05:58:00.000-08:00

“Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah independensi KPPU yang terindikasi memiliki keterlibatan dengan kepentingan politik.”

Berita seputar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) seakan tak pernah ada habisnya. Kini giliran afiliasi anggota KPPU dengan partai politik yang dipersoalkan. Menurut Direktur Eksekutif Monopoly Watch Girry Gemilang Sobar, anggota KPPU yang terafiliasi dengan partai rentan disusupi oleh kepentingan politik partai mereka.

Akibatnya, bisa mempengaruhi independensi saat membuat keputusan dan kebijakan. Hal itu, menurut Girry, bisa dibuktikan dari perilaku anggota KPPU yang cenderung tidak serius dalam menegakkan hukum persaingan yang sehat di Indonesia belakangan ini. “Ini merupakan konsekuensi logis yang harus dihadapi KPPU, yang ternyata terinfeksi oleh kepentingan politik dan atau menjadi arena perebutan kewenangan partai,” tutur Girry dalam siaran persnya, belum lama ini.

Padahal, menurutnya, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh komisi independen semacam KPPU adalah tidak terafiliasi dengan partai politik. Tujuannya tentu saja untuk menghindari tebang pilih perkara yang masuk ke KPPU. “Ini bisa menjadi bumerang bagi KPPU,” cetusnya.

Berdasarkan catatan Monopoly Watch ada empat komisioner KPPU yang terafiliasi dengan partai. Mereka adalah Tajuddin Noersaid dan Erwin Syahril (Golkar), Didik Ahkmadi (PKS), serta Benny Pasaribu (PDIP). Bahkan, seorang sumber hukumonline mengemukakan, hampir semua anggota KPPU terafiliasi partai politik. “Golkar paling banyak mengusulkan waktu seleksi anggota KPPU priode ini,” ungkap sumber yang tak mau disebutkan identitasnya itu.

Anggota KPPU yang terafiliasi dengan partai politik

Nama	Afiliasi Politik	Keterangan
Tajuddin Noersaid	Partai Golkar	Ketua DPP Partai Golkar
Erwin Syahril	Partai Golkar	Caleg Sumatera Barat (Sumbar) Distrik: Sumbar I
Benny Pasaribu	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	- Mantan anggota DPR RI - Balon Gub Sumut dari PDIP
Didik Akhmadi	Partai Keadilan Sejahtera	Anggota Komisi Kebijakan Publik MPP PKS

Sumber: Monopoly Watch

Kondisi seperti ini, kata Girry, sangat memperihatinkan bagi penegakan hukum persaingan usaha yang sehat. Pasalnya, iklim usaha nasional kembali mengarah kepada ketidakpastian hukum, karena aturan bisnis didominasi oleh kepentingan politik. Padahal, sambung dia, dunia usaha sangat mengharapkan adanya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif.

Untuk itu Girry mendesak anggota KPPU yang terafiliasi dengan partai politik untuk segera mundur dari keanggotaan KPPU. Ia juga merekomdendasikan agar Komisi VI DPR RI mengkaji lebih serius kinerja KPPU periode saat ini. “Komisi VI DPR memiliki keterkaitan dalam proses rekruitmen keanggotaan KPPU,” ujarnya.

Partai memberi kebebasan

Anggota KPPU Didik Akhmadi menepis anggapan adanya tekanan dari partai yang menaunginya. Menurut pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Kebijakan Publik Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, partainya tak pernah melakukan intervensi terhadap suatu kebijakan atau perkara yang sedang diperiksa oleh dirinya. “Contohnya waktu putusan Temasek kemarin, kami sepakat memutus Temasek bersalah menjelang subuh,” jelasnya pada hukumonline, Selasa (27/11). Ia juga mengaku masuk ke KPPU melalui jalur profesional dan proses seleksi yang ketat.

Didik menambahkan, sebagai anggota komisi dirinya diberi kebebasan oleh partai dalam mengambil kebijakan. “Yang penting bagi partai adalah bagaimana kita berpihak kepada umat dan rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, masalah ini sebetulnya juga pernah dibahas di kalanngan internal KPPU. Namun ternyata, UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak melalarang anggota partai politik tercatat dalam jajaran anggota KPPU. “Yang dilarang justru para pebisnis dan orang-orang yang terafiliasi dengan bisnis,” tandasnya.

(Sut)

Sumber: http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18066&cl=Berita

Birokrasi Rente Dalam Tubuh Otonomi Daerah

2007-11-07T03:42:00.000-08:00

Pelaksanaannya ternyata memunculkan banyak persoalan. Berbagai bukti menunjukkan praktek korupsi masih saja berlangsung

Pelaksanaan otonomi daerah demi meningkatkan kesejahteraan umum di seluruh pelosok tanah air perlu didukung. Namun, perlu dikondisikan hal-ihwal yang berurusan dengan investasi, agar pembangunan yang dicanangkan berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Untuk itu pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2006, memberikan ketentuan yang mengatur investasi bagi pengadaan barang dan jasa bagi pembangunan daerah.

Meski pelaksanaan otonomi daerah didukung oleh regulasi yang kuat, namun masih saja menyeruak keluhan dan kejadian yang tidak senonoh, hampir di setiap pemerintahan daerah. Kolusi dan korupsi masih saja berlangsung di segala level birokrasi. Begitu pun tingkat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, tidak harmonis. Yang terjadi kemudian pemerintahan tidak berjalan efektif.

Masalah koordinasi pernah menjadi sorotan dalam pemerintahan Megawati. Tak pelak Mega sebagai presiden kala itu menyayangkan pelaksanaan otonomi daerah yang menurutnya ’kebablasan’. Akan hal itu, ia mengusulkan agar pelaksanaan otonomi daerah perlu dievaluasi, bahkan ada baiknya undang-undang yang mengatur tata kelola otonomi daerah direvisi. Sayangnya niat untuk itu baru sebatas wacana. Bahkan sampai saat ini, belum ada upaya konkrit dari pemerintah untuk meninjau kembali undang-undang tersebut.

Menurut pakar ilmu pemerintahan Andriansyah yang juga wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo, ada dua faktor yang harus disoroti dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: Regulasi dan Tata kelola pemerintahan. Terhadap regulasi, masih menurut Andriyansah, diperlukan penelitian yang cermat bila ada keinginan merevisi UU No. 32 Tahun 2000. Dan yang tak kalah pentingnya perlu dibahas regulasi mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah, seraya memikirkan subsidi silang bagi daerah yang relatif tertinggal.

”Bila pemerintah akan merevisi UU No. 32 Tahun 2000 diperlukan desain strategi bagi penguatan provinsi dan koordinasi antar pemerintahan daerah dan lembaga-lembaga terkait.. Selain masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedang untuk tata kelola pemerintahan, yang dibutuhkan adalah integritas aparatur birokrasi. Maka pengawasan publik menjadi signifikan. Agaknya permasalah yang terakhir ini sering menimbulkan nampak negatif, seperti kolusi dan korupsi dalam pola birokrasi rente. Pintu masuknya adalah diabaikannya Keppres No. 8 Tahun 2006 dalam mengatur pelaksanaan barang dan jasa.” ujar Andriyansah.

Dalam kajian sosiologi hukum yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Masyarakat Kalimantan Tengah, pertengahan Oktober 2007, dijumpai beberapa keganjilan yang cukup rawan. Diantaranya, ketidakpatuhan aparatur birokrasi di tingkat kabupaten/ kota kepada pemerintah pusat dan provinsi, hubungan dengan investor asing secara luas bahkan tanpa sarat, dan ’transformasi’ kolusi daru pusat ke daerah.

Yang paling parah menurut Sugi Santosa, pakar hukum tata negara yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Masyarakat Kalimantan Tengah adalah penghamburan uang negara, baik dari alokasi APBD maupun APBN, dan itu terjadi hampir di semua proyek dan investasi. Tampaknya hal ini menyeruak di pelbagai daerah.

Girry Gemilang Sobar Pemerhati Persaingan Bisnis, dalam penelitian pendahuluannya mengenai persaingan bisnis di beberapa kabupaten dan kota memiliki potensi pelanggaran dalam hal pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana APBD dan APBN. Di daerah Indramayu misalnya, ditemukan sejumlah kejanggalan yang relatif melanggar ketentuan. Namun dalam prakteknya dibiarkan berjalan mulus, seolah semua sesuai dengan hukum yang berlaku. Padahal yang terjadi sebaliknya. Akankah hal ini dibiarkan berlarut-larut? (Giat Wahyudi)

Sumber: Majalah Majelis MPR RI, Edisi 6 Oktober 2007

Collusive Tendering Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Indramayu

2007-11-07T03:33:00.000-08:00

Oleh: Girry Gemilang Sobar*

Otonomi daerah tidak dapat terimplementasi dengan baik bagi kemakmuran masyarakat, jika pengelolaan daerah tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan baik dan bersih. Ironi-nya, pengelolaan pemerintah di daerah cenderung di bawah kendali pelaku usaha yang anti persaingan. Dimana pelaku usaha dapat melakukan intervensi pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan daerah yang berlaku.

Bahkan di Kabupaten Indramayu, hampir seluruh stakeholder berperan dalam melaksanakan pembangunan yang semu. Sangat mengherankan di era reformasi ini, pelaku usaha yang anti persaingan justru didukung oleh pejabat, mantan pejabat panitia pelelangan, aktivis LSM, bahkan wartawan. Sebut saja AH, pelaku usaha yang tinggal di wilayah Bandung dengan identitas Kabupaten Indramayu. Ia memiliki aktivitas usaha sebagai perantara usaha bagi proyek pemerintahan kabupaten Indramayu. Munculnya pelaku usaha tersebut, bukan karena sentimen pelaku usaha lain. Akan tetapi, terbukti ia bersama perusahaan ’fiktif’ dan kerabatnya melakukan perilaku usaha yang tidak sehat hampir di semua proyek pemerintahan daerah Indramayu. Sebut saja, proyek kantor kebudayaan dan pariwisata, dinas pertambangan dan lingkungan hidup, dinas pendidikan nasional, dinas kesehatan, sekretariat daerah bagian perlengkapan dan sebagainya.

Perilaku anti persaingan ini memiliki dampak pada perkembangan daerah, apalagi didukung oleh perilaku birokrat yang rente. Tentunya ini akan merusak tatanan daerah dalam konteks otonomi daerah. Kemajuan daerah tidak saja ditentukan oleh adanya pembangunan, akan tetapi partisipasi aktif dari seluruh stakeholder khususnya partisipasi aktif dari masyarakat yang merupakan elemen pembangunan setempat.

Berikut beberapa catatan yang mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap persaingan usaha tidak sehat di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintahan Kabupaten Indramayu:

1. Panitia lelang/ tender tidak memiliki etos kerja yang profesional dan cenderung kolusif

2. Panitia lelang/ tender tidak cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi dokumen peserta lelang/ tender

3. Perusahaan pemenang lelang/ tender terbukti telah melakukan pemalsuan dokumen

4. Fungsi pengawasan kurang efektif, karena seluruh stakeholder mengindahkan kebijakan pemerintahan tentang pengadaan barang & jasa pemerintah

5. Pelaksanaan lelang/ tender cenderung tidak membuka ruang bagi pelaku usaha pada sektor bersangkutan untuk bersaing secara sehat dan kompetitif dan atau berperilaku anti persaingan

Kurangnya kesadaran terhadap terciptanya otonomi daerah dalam koridor pembangunan dan pengembangan daerah, memiliki kecenderungan akan menciptakan birokrat yang berperilaku rente yang menciderai otonomi daerah. Memang bukanlah sebuah perjalanan singkat dalam meningkatkan kesadaran hukum para birokrat, pelaku usaha dan masyarakat. Untuk itu perlu disegerakan upaya hukum bagi pihak-pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran, khususnya terhadap Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah dan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, agar kepastian hukum usaha dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang anti persaingan.

*Pemerhati Persaingan Bisnis
Komite Eksekutif Monopoly Watch

Sumber: Majalah Majelis MPR RI, Edisi 6 Oktober 2007

Konversi minyak tanah kebijakan yang salah arah dan anti persaingan

2007-09-02T05:56:00.000-07:00

Girry Gemilang Sobar*

Krisis energi memang tidak hanya berlaku di Indonesia, namun sudah menjadi beban dunia saat ini. Sungguh menjadi kenyataan yang getir bagi Negara Republik Indonesia, dengan sumberdaya alam melimpah, seharusnya Negara Republik Indonesia bisa menjadi penopang energi dunia. Pengolahan dan pengelolaan energi nasional jauh lebih buruk lagi, ketika diserahkan dan dipercayakan kepada asing. Walhasil, kita terpikat dan terperdaya oleh akal bulus asing dan bangsa inilah yang menanggung akibat dari kesalahan paling fatal dalam menata energi nasional.

Sebagai bangsa kita sangat bangga, bahwasanya kita memiliki anak bangsa yang bisa bersaing di dunia Internasional. Bak bagai kita menggantang asap, karena sumberdaya manusia yang memiliki potensi sama sekali tidak diberikan kepercayaan dan ruang yang cukup untuk terlibat dalam mengelola bangsa ini. Akibatnya, patron barat menjadi acuan dan atau tolak ukur keberhasilan semu di berbagai sektor.

Belakangan krisis energi berdampak pada panjangnya antrian minyak tanah yang menjadi pemandangan kita sehari-hari di seluruh Indonesia, menambah catatan buruk dari pengelolaan energi yang tidak konsisten. Demikian halnya dengan dunia usaha, khususnya industri kecil dan menengah sudah dalam kondisi sekarat menanti ketidakpastian energi ini.

Kebijakan energi yang sudah ditetapkan dalam Perpres No 5 Tahun 2006, kini hanya sekedar kertas kerja belaka. Apalagi aturan hukum yang berlaku sudah tidak digunakan oleh akal sehat siapapun di negara ini. Hal ini merupakan indikator dari ketidakberhasilan pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan mendorong perekonomian nasional.

Prinsip kebijakan energi yang diacuhkan oleh pemerintah dalam konversi minyak tanah adalah ketidakpastian pemerintah dalam menjamin ketersediaan minyak tanah dan energi lainnya sebagai subtitusi dan atau dilakukannya konservasi energi, yaitu menggunakan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan. Hal ini lebih diperparah saat pemerintah memberikan jaminan pasokan energi ke luar negeri.

Kelemahan lain dari kebijakan konversi minyak tanah adalah ketersediaan pasokan gas, seperti untuk sektor usaha. Malahan, beberapa industri seperti pupuk gulung tikar akibat kurangnya pasokan gas. Banyak energi alternatif yang bisa diberdayakan dan hanya sekedar uji coba kalangan tertentu, justru tidak menawarkan alternatif energi bagi pengguna energi secara luas.

Pertamina yang kini sudah merupakan publik, seolah-olah tidak memiliki sikap terhadap kondisi energi negeri ini. Dan praktek penguasaan pasar pun terjadi lagi sejak kejatuhan orde baru. Jika demikian pemerintah harus mengkaji ulang status perusahaan Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan energi nasional. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, karena memunculkan inisiatif penguasaan pasar melalui kewenangan pemerintah. Diantaranya sektor industri yang mengandalkan energi minyak tanah sebagai bahan produksinya. Kelangkaan minyak tanah di pasaran bukan karena kebijakan yang salah arah semata, akan tetapi fungsi pengawasan pun sama sekali tidak diperhatikan. Malah ada tuduhan negatif terhadap gejolak kelangkaan minyak tanah yang diarahkan kepada ‘pengoplos’, padahal tuduhan itu harusnya merupakan introspeksi pemerintah, Pertamina dan aparat hukum, karena tidak berperan aktif dalam pengawasan pendistribusian minyak tanah

Kalangan legislatif dalam hal ini Komisi VII DPR RI dapat menggunakan hak interpelasinya akibat pengelolaan dan kebijakan energi yang salah arah, karena rakyat kembali dirugikan oleh kondisi energi nasional yang tidak menentu dan merugikan. Dan masih banyak masalah yang tertinggal dalam pelaksanaan konversi minyak tanah ini, seperti kebijakan kontrak karya dan penanaman modal asing. Termasuk KPPU sebagai komisi pengawas persaingan usaha memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap industri yang terindikasi terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat akibat konversi minyak tanah.

Mencermati kondisi kebijakan konversi minyak tanah ini yang semakin tidak menunjukkan kepastian dan memperluas krisis di berbagai bidang. Sewajarnya publik dapat melakukan upaya hukum terhadap pemerintahan SBY-JK, karena bumi, air dan kekayaan alam Indonesia sudah tidak dapat digunakan untuk kepentingan umum, akibat inkonsistensi dalam mengelola energi dan menetapkan kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan umum.

*Pemerhati Persaingan Bisnis
Komite Eksekutif Monopoly Watch

Arsip: Edisi September 2007 Buletin PENA 98 DKI Jakarta

Tender Sarat Kolusi Kontra Good Governance

2007-08-26T06:46:00.000-07:00

Studi Kasus High Cost Procurement

Girry Gemilang Sobar*

POWER tend to corrupt masih menjadi tiran di berbagai bidang. Fenomena ini menjangkiti proses otonomi daerah yang ternyata mengendorse pola-pola rejim di daerah. Haus akan kekuasaan, sehingga prinsip-prinsip good governance hanya sebatas slogan belaka. Otonomi daerah seharusnya bisa menjadikan daerah mampu secara mandiri membangun wilayahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya dengan efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip good governance antara lain transparansi, akuntabilitas, penegakan supremasi hukum, efektif dan efisien, mungkin kali ini harus benar-benar dievaluasi kembali. Sejauhmana efektifitas prinsip-prinsip tersebut dapat membangun tata pemerintahan yang baik di daerah masing-masing.

Salahsatu masalah yang terkait dengan pelaksanaan good governance, adalah pengaturan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengaturan ini diharapkan dapat lebih efisien melalui pengadaan barang dengan biaya rendah (low cost procurement). Selama ini ada anggapan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa terjadi praktik yang mengakibatkan high cost procurement.

Melalui Keppres 80 tahun 2006, pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur. Kebijakan tersebut diharapkan pengadaan barang/ jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun pemanfaatannya bagi tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Praktik high cost procurement, termasuk tindakan penghamburan keuangan yang berdampak pada kerugian negara. Perilaku tersebut merupakan salahsatu perilaku KKN yang diharamkan oleh aturan hukum manapun. Kecenderungan ini hampir terjadi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dari tingkat pusat bahkan di tingkat daerah.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak terlepas dari dunia usaha dan atau sektor usaha bersangkutan. Sementara dalam dunia usaha pun, dibutuhkan kepastian hukum agar iklim usaha menjadi kondusif dan dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha yang bersangkutan. Oleh karenanya, sinergi peraturan antara Keppres 80 tahun 2006 dan UU No 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, harus bisa menghilangkan perilaku penghamburan anggaran keuangan pusat maupun daerah.

MoU antara Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sinergi yang baik dalam penegakan hukum persaingan dan hukum korupsi di Indonesia, khususnya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Sinergi ini juga harus menjadi tolak ukur kinerja pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama mengevaluasi tingkat kebutuhan agar kerugian negara dapat diminimalisir.

Kita bisa mengambil contoh pemerintahan daerah Indramayu, salah satu kabupaten yang terletak di pesisir utara Jawa Barat, yang di tahun 2006 mendapatkan penghargaan "Best Effort Adipura 2006". Memiliki penghargaan adipura bukanlah tolak ukur pemerintahan daerah tersebut telah melaksanakan prinsip-prinsip good governance. Jika kita amati lebih tegas, masih terdapat perilaku inefisiensi akibat tidak efektifhya pengawasan terhadap tender barang dan jasa.

Pengawasan tender salahsatu bentuk perilaku inefisiensi dan anti persaingan di daerah tersebut antara lain, pengawasan terhadap tender di bidang pendidikan yaitu mengenai "Kegiatan Belanja Modal Pendampingan Pembangunan SMK Negeri 2 Indramayu (Pengadaan Sarana Laboratorium Komputer dan Laboratorium Nautika Perkanan Laut). Dalam kasus ini, panitia lelang justru memenangkan perusahaan dalam kategori fiktif alias bodong. Hal ini pasti sangat mengejutkan mengapa hal ini bisa terjadi.

Unsur collusive tender, sudah bisa dipastikan terjadi dalam proses tender tersebut. Pemenang tender, sebut saja CV. Trio Putra, setelah ditelusuri ternyata memiliki dokumen tender yang bisa dibilang fiktif. Dari dokumen penjamin hingga dokumen mengenai dukungan dari perusahaan produsen/ distributor/ agen peralatan laboratorium komputer dan laboratorium nautika perikanan laut adalah dokumen fiktif, karena para pihak yang terkait sebagai pendukung pemenang tender sudah melakukan klarifikasi bahwa tidak pernah mengeluarkan dokumen dan atau surat dukungan kepada C V. Trio Putra dalam mengikuti tender tersebut.

Memang tender ini merupakan segmen paket kecil, akan tetapi jika kita berasumsi saja, Indonesia memiliki kurang lebih 400 kabupaten, berapa jumlah kerugian negara sesungguhnya jika hal itu terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Belum lagi pengadaan barang dan jasa pemerintahan di paket yang lain. Kita tidak bisa bayangkan berapa jumlah kerugian negara yang harus ditanggung akibat pengawasan di bidang ini tidak efektif. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama melakukan pengawasan efektif khususnya di bidang pengadaan dan jasa pemerintah dapat meminimalisir berbagai kebocoran dan tindakan penghamburan anggaran negara. Demikian halnya dengan para penegak hukum agar hal ini menjadi prioritas utama dalam menegakkan hukum dari tingkat yang paling kecil. Terimakasih

* Pengamat Persaingan Bisnis
Komite Eksekutif Monopoly Watch

Arsip: Indopos, 20 Agustus 2007, hlm 4

KPPU Terintimidasi Konflik Kepentingan

2007-08-25T17:46:00.000-07:00

Jakarta, CyberNews. Monopoly Watch menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah terintimidasi oleh konflik kepentingan. Akibatnya, penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia semakin lemah.

"Tahun 2007 merupakan tahun yang berat bagi KPPU dalam menghadapi berbagai reaksi terhadap kasus persaingan di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah independensi keanggotaan KPPU yang terindikasi memiliki keterlibatan dengan kepentingan politik. Ini merupakan konsekuensi logis yang harus dihadapi oleh KPPU yang terinfeksi oleh kepentingan politik," demikian rilis Monopoly Watch, Jumat (13/7).

Hal ini dikhawatirkan akan dapat membuat iklim usaha nasional kembali mengarah kepada ketidakpastian hukum karena aturan bisnis didominasi oleh kepentingan politik. Khususnya Komisi VI DPR RI memiliki keterkaitan dalam proses rekruitmen keanggotaan KPPU.

Menurut Monopoly Watch, DPR yang merupakan lembaga politik yang menjalankan fungsi politik yang seharusnya turut mempertahankan profesionalisme KPPU itu sendiri, yaitu dengan menguji dan menghasilkan keanggotaan KPPU yang memiliki integritas dan kompetensi dalam penegakan hukum persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

KPPU merupakan lembaga independen yang memiliki posisi strategis dalam mengawasi tingkah laku praktik bisnis di dalam negeri. Konsekuensi lain yang harus diterima oleh KPPU adalah tarik-menarik kepentingan politik, dengan kecenderungan mempolitisasi perkara kasus persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

"Jika demikian, kecenderungannya adalah tebang pilih dalam perkara kasus seperti yang dialami oleh KPK. Salah satu dampaknya adalah merangsang para pihak yang berkepentingan terhadap kasus tertentu untuk kembali menyalahkan proses pemeriksaan yang tengah berlangsung di KPPU dan akhirnya KPPU pun akan kehilangan independensinya," kata Komite Eksekutif Monopoly Watch Girry Gemilang Sobar.

Girry Gemilang Sobar mengatakan, hal inilah yang menjadikan bumerang bagi KPPU semakin terintimidasi oleh berbagai kepentingan yang semakin meluas, dan atau perkara kasus lain justru akan terabaikan.

Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi penegakan hukum persaingan usaha yang sehat yang tidak konsisten karena politisasi yang terjadi. Karena dunia usaha nasional sangat mengharapkan adanya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif, sehingga penegakan hukum persaingan usaha dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha itu sendiri, dan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

Demikian halnya dalam konteks industri nasional, kata Girry Gemilang Sobar, perubahan mindset juga harus dilakukan yaitu dengan kemandirian lokal harus menjadi prioritas dalam menciptakan roda perekonomian nasional. Perubahan dari mindset inilah akan mendukung adanya pemberdayaan dunia usaha yang akan meng-endorse kemajuan ekonomi nasional.

"Perubahan dan pembenahan ini harus segera dilakukan mengingat kepastian hukum persaingan tidak berjalan seiring dengan perkembangan dunia usaha, agar kedepan ketidakpastian hukum menjadi barrier tersendiri bagi pelaku usaha yang harus mengeluarkan ongkos politik," katanya.( mh habib shaleh/Cn08 )

Arsip: 7 Juli 2007
Sumber:
http://suaramerdeka.com/cybernews/harian/0707/13/nas6.htm

Tony Chen Buka Suara Soal Kontroversi MoU Microsoft

2007-08-25T17:38:00.000-07:00

Tony Chen merasa perlu mengklarifikasi persoalan MoU yang terkesan menyudutkan Microsoft.

Lama berdiam diri, akhirnya pihak Microsoft buka suara juga. Tak tanggung-tanggung Presiden Direktur (Presdir) PT Microsoft Indonesia Tony Chen yang mencoba menengahi kontroversi tentang MoU antara Microsoft dengan Pemerintah Indonesia.

Tony Chen merasa perlu mengklarifikasi persoalan MoU tersebut yang terkesan menyudutkan Microsoft. Bahwa Microsoft akan melakukan monopoli pengadaan software bagi instansi pemerintah.

"Itu tidak benar. Microsoft bukanlah satu-satunya penyedia software untuk instansi pemerintah karena ada beberapa kementerian atau instansi pemerintah yang menggunakan software non-Microsoft. Jadi, sangat wajar jika sebagai penyedia software terbesar, produk kami juga paling banyak digunakan," kata

Tony kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Jumat (23/3)

Tony juga menegaskan bahwa posisi Microsoft hanya diundang oleh Pemerintah Indonesia. “Kami memenuhi undangan pemerintah. Kami berupaya memberikan skema terbaik bagi proses legalisasi software yang selama ini telah digunakan oleh pemerintah. Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membantu pemerintah untuk be legal,” ujarnya. Program legalisasi software Microsoft hanya akan dilaksanakan untuk komputer-komputer yang sudah menggunakan software Microsoft secara tidak resmi.

Pernyataan Tony tak jauh beda dengan apa yang pernah ditegaskan oleh Menkominfo Sofyan Djalil. Waktu itu, Menteri Sofyan berkali-kali menegaskan bahwa MoU dengan Microsoft akan terus dilanjutkan meskipun berakhir pada 31 Maret 2007 nanti. Sebagai langkah awal, lanjut Menteri Sofyan diawali dengan survei perangkat lunak di sektor pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Bahkan, Menteri Negara Ristek dan Teknologi Kusmayanto Kadiman secara prinsip menyatakan dukungannya terhadap MoU Microsoft. Ia menilai bahwa MoU tersebut penting terutama sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap HKI dan mendorong kampanye penggunaan perangkat lunak resmi (be legal).

Menanggapi rencana Pemerintah Indonesia yang akan melakukan survei terlebih dahulu, Tony dapat memahaminya. “Saya menilai bahwa sangat wajar dan kami sangat mengerti kalau Pemerintah Indonesia perlu waktu lebih agar pelaksanaan MoU tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ungkap Tony.

Ia juga menegaskan bahwa 31 Maret 2007 itu tidak pernah disebut sebagai deadline. Tanggal tersebut, kata Tony hanya merupakan target jadwal pelaksanaan proses legalisasi software komputer milik pemerintah.

Terkait dengan hasil kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tony sangat menghargai pendapat dan perhatian KPPU. Hanya saja, Tony menyayangkan pihak KPPU yang tidak pernah mengundang Microsoft untuk memberikan keterangan soal MoU tersebut. “Saya khawatir ada pemahaman yang salah soal MoU tersebut yang berkembang di masyarakat. Perlu diingat bahwa MoU itu justru untuk melegalisasi produk Microsoft yang selama ini dipakai dengan cara tidak resmi alias ilegal,” tandasnya.

Sementara itu, ditemui terpisah, Girry Gemilang Sobar, Komite Eksekutif Monopoly Watch melihat bahwa MoU tersebut bukan merupakan penguatan penguasaan pasar oleh Microsoft. Mou Microsoft itu juga bukan penghambat bagi pesaing potensial untuk mengembangkan usahanya.

Girry justru melihat bahwa MoU tersebut untuk melegalisasi komputer-komputer yang menggunakan software Microsoft yang telah terpakai selama secara tidak resmi. Sifat MoU itu sendiri juga tidak mengikat.

“MoU ini merupakan salah satu contoh bentuk perlindungan pemerintah terhadap HKI. Dengan adanya MoU Microsoft akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengembang software lokal untuk berkreasi dan berinovasi karena sudah adanya contoh perlindungan HKI untuk software,” papar Girry.

Ia menambahkan, program legalisasi software merupakan salah satu bentuk dukungan dalam penegakan hukum untuk mengatasi pembajakan software dimana instansi pemerintah bisa menjadi contoh baik bagi kalangan swasta dan masyarakat luas karena telah menggunakan software resmi. Kepastian hukum akan membuat investor asing untuk lebih yakin dalam berinfestasi dan berinovasi di Indonesia.

Dalam masalah ini, lanjut Girry pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tidak terbatas atau rule of reason dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Artinya, jika dalam implementasi MoU tersebut menimbulkan kerugian bagi pesaing dan pengguna (konsumen), maka MoU tersebut harus dikaji ulang dan atau dibatalkan.

”Pendekatan ini digunakan mengingat kharakteristik sektor industri bersangkutan yang sangat unik, karena perkembangan tehnologi bukanlah milik seseorang dan atau sekelompok pelaku usaha tertentu. Karena itu, Masyarakat IT dan pemerintah harus serius membenahi sektor industri guna mendukung upaya interaksi dengan hukum persaingan di Indonesia,” tambah Girry.

Arsip:23 Maret 2007

Sumber:
http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16406&cl=Berita

Perhatian Pemerintah pada Monopoli masih Kurang

2007-08-25T17:36:00.000-07:00

Jakarta, CyberNews. Komite Eksekutif Monopoly Watch menilai penegakan hukum persaingan usaha nasional masih luput dari perhatian pemerintahan SBY-JK. Pemerintah dinilai cenderung memilih pemberantasan korupsi sebagai fokus perhatian.

Menurut Komite Eksekutif Monopoly Watch fungsi dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum persaingan tidak terlepas dari para anggota yang seharusnya memiliki kredibilitas tanpa terpengaruh dan atau terafiliasi dengan kepentingan kelompok tertentu agar independensinya terjaga.

"Salah satu masalah yang dianggap penting adalah status hukum anggota KPPU terpilih belum mendapatkan pengesahan secara hukum," kata Koordinator Komite Eksekutif Monopoly Watch Girry Gemilang Sobar dalam siaran persnya, Sabtu (31/3).

Dijelaskan, satu tahun waktu perpanjangan keanggotaan KPPU disahkan melalui Keppres No 18/P Tahun 2006 tertanggal 8 Juni 2006 itu sudah terlewati. Namun hingga saat ini belum ada niat dan rencana dari pemerintah SBY-JK untuk melakukan pelantikan anggota KPPU yang baru.

Padahal kasus persaingan usaha tidak sehat semakin marak baik di lingkungan swasta maupun pemerintahan sendiri yang harus segera diselesaikan oleh KPPU dengan kepastian hukumnya, sehingga KPPU dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam menegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Terlepas dari persoalan bangsa yang semakin kompleks, kata Girry Gemilang Sobar, dunia usaha harus secara serius diperhatikan oleh pemerintah dalam menegakan dan menguatkan hukum persaingan usaha nasional. Realitanya SBY-JK cenderung memilih pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi adalah yang penting, akan tetapi lebih penting lagi pemerintah mensinergikan secara holistik dengan penegakan hukum yang lain seperti penegakan hukum persaingan usaha nasional," kata Girry Gemilang Sobar.

Menurut Girry Gemilang Sobar, pemerintahan SBY-JK masih sangat parsial dalam menyelesaikan masalah, sehingga menimbulkan multitafsir hukum dan atau kecenderungan pemerintah justru memproteksi kelompok usaha tertentu, yang notabene Kabinet Indonesia Bersatu berasal dan atau didominasi oleh kalangan pelaku usaha.

"Hal ini sangat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha nasional dan telah menyimpang dari tujuan pemerintah dalam memperbaiki perekonomian nasional," kata dia.( mh habieb shaleh/Cn08 )

Arsip: 31 Maret 2007

Sumber:
http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0703/31/nas15.htm

Monopoly Watch Kritisi KPPU

2007-08-25T17:33:00.000-07:00

JAKARTA, (PR).-Jaringan 21 dituding melakukan tindakan tidak fair dengan melarang produser film Indonesia, Kuntilanak (Multivison) dan Denias (Nia Zulkarnaen) untuk ditayangkan Blitz Megaplex, jaringan baru usaha studio penayang film.

"Kami mendapatkan informasi Jaringan 21 melakukan pelarangan pada produser film Kuntilanak dan Denias untuk diputar di Blitz Bandung yang sudah mulai soft opening. Bila benar begitu, sektor industri yang bersangkutan masih tidak sehat," kata Girry Gemilang Sobar, Komite Eksekutif Monopoly Watch di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, Jaringan 21 yang mempunyai catatan sebagai pelaku usaha yang pernah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5/ 1999 sebelumnya, sama sekali tidak menganut asas-asas persaingan usaha yang sehat.

Sementara itu, Head of Corporate Affairs Multivision Plus, Groza Subhakty mengaku belum bisa memberikan keterangan soal larangan tersebut. Sebab yang tahu secara pasti tentang adanya surat keberatan tersebut adalah Raam Punjabi sendiri.

Jaringan 21 tersebut diduga khawatir terhadap kedatangan Blitz. Karena, Blitz dengan konsep yang berbeda akan memberikan banyak pilihan film. Menurut sumber, Jaringan 21 keberatan dengan film-film lokal bernada horor diputar di Blitz, karena Blitz bisa menjual harga tiket masuk (HTM) lebih murah. "Karena itulah Jaringan 21 khawatir dan melakukan pelarangan, mereka baru tidak melarang kalau, HTM-nya disamakan dengan Jaringan 21," kata sumber ini.

Direktur Pemasaran Blitz Megaplex Wendy Soeweno mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran Blitz, karena distributor film yang diputar di Blitz tetap bekerja sama dengan Grup 21. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, konsep kami berbeda. Tapi kalau memang benar itu terjadi maka patut mendapatkan perhatian, karena memupus hak publik," katanya.

Sebelumnya, Kelompok Jaringan 21 pernah diadukan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) oleh Monopoly Watch soal kasus pelanggaran terhadap persaingan usaha tidak sehat. Namun, KPPU memutuskan tidak terjadi monopoli film.

Keputusan ini kemudian dikritisi Monopoly Watch yang mengatakan KPPU tidak detail melakukan pemeriksaan terhadap kelompok usaha ini. Dalam putusan perkaranya KPPU hanya menetapkan beberapa pelanggaran kepada Jaringan 21. "Tapi bagaimana mekanisme pengawasan KPPU pascaputusan itu, publik tidak mengetahui apakah Jaringan 21 sudah melaksanakan kewajibannya atas putusan perkara itu atau belum? Karena tidak ada informasi yang jelas dan terbuka di media massa", tegas Girry

Monopoly Watch menyatakan akan melakukan investigasi atas kasus ini. "Sinyalemen imbauan dari pemilik jaringan bioskop tertentu terhadap produser untuk tidak menayangkan film mereka di bioskop-bioskop selain jaringan tertentu sudah tercium. Kami masih terus melakukan investigasi. Kasus ini sudah bisa dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat," tambah Girry lagi.

Menurut Monopoly Watch, hal ini bukan barang baru lagi. Kejadian ini mengulang cerita lama yang pernah terjadi.

Rencananya, Blitz melakukan soft opening di Bandung sekaligus diskusi terbuka dengan Manajemen Blitz, Komunitas Film Bandung, dan media pada Rabu (15/11). (A-109)***

Arsip: 8 Nopember 2006

Sumber:
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/112006/08/0608.htm

Menkes Diminta Batalkan Keputusan Penetapan Harga Obat Generik

2007-08-25T17:30:00.000-07:00

Jakarta - Keputusan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari No. 487/Menkes/SK/VII/2006 yang menetapkan harga obat generik dinilai melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha. Keputusan ini membuat para produsen harus menjual rugi obat yang diproduksiny

"Dalam jangka pendek praktek jual rugi menguntungkan konsumen, namun dalam jangka panjang ini merupakan salah satu strategi untuk memenangkan persaingan. Dengan matinya pesaing, maka pelaku usaha yang memenangkan persaingan tersebut akan dapat bertindak monopoli," ujar Ketua Komite Eksekutif Monopoly Watch Girry Gemilang Sobar dalam jumpa pers di Kantor Monopoly Watch Jl. Tebet Dalam II D No 4, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2006).

Dijelaskannya, praktek jual rugi terjadi karena ketidakseimbangan antara biaya produksi dan biaya lainnya sebagai komponen penentuan harga. Sehingga pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan yang memadai dapat melakukan pemangkasan komponen produksi. Padahal obat yang akan beredar harus memiliki syarat keamanan, khasiat dan mutu.

"Ini dapat merusak struktur pasar obat. Kebijakan yang dikeluarkan dapat mengakibatkan dampak hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya. Dalam hal ini adalah UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," cetus Girry.

Kebijakan menetapkan harga obat generik berakibat industri obat akan dikuasai pelaku tunggal yang memiliki modal kuat. Hasil survei yang dilakukan Monopoly Watch selama sepekan setelah dikeluarkannya kebijakan itu pada 4 Agustus lalu, ada 80 jenis obat jenis obat generik yang terindikasi dijual rugi.

Berdasarkan Pasal 20 UU 5/1999 pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

"Dengan begitu keputusan itu telah memenuhi unsur-unsur perilaku anti persaingan yaitu dengan menggunakan kewenangan Menkes untuk mengarahkan pelaku usaha untuk berbuat curang pada sektor usaha bersangkutan,"

Untuk itu Monopoly Watch meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera melakukan kajian dan membatalkan Kepmen tersebut. Selain itu, Komisi IX DPR sebagai mitra kerja Depkes segera membentuk Pansus untuk menyelidiki kemungkinan lain yang akan terjadi
akibat diberlakukannya Kepmen tersebut.

Sebelumnya pada 4 Agustus lalu Menkes Siti Fadilah Supari mengumumkan penurunan harga obat generik bermerek bersama Ketua Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP Farmasi) Anthony Ch. Soenaryo, MBA di Kantor Depkes.

Penurunan harga obat generik antara 5 hingga 30 persen dan berlaku sejak Juli 2006. Sedangkan obat generik bermerk, persentase penurunannya antara 10-80%. Tetapi karena kendala teknis, harga baru obat generik bermerek tersebut baru dapat dinikmati masyarakat mulai 1 Oktober 2006.

Dengan demikian, harga obat generik bermerk yang semula 6-8 kali lebih mahal dari harga obat generik, turun menjadi berkisar 3 kali saja. ( bal )

Arsip: Senin, 14/08/2006 17:27 WIB

Sumber:
http://detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/08/tgl/14/time/172735/idnews/656069/idkanal/10

KPPU Diminta Koreksi Keputusan Kasus Tanker Pertamina

2007-08-25T17:28:00.000-07:00

Dibekukan, Hak Voting Dua Komisaris Pertamina

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta mengoreksi putusan mengenai kasus penjualan tanker Pertamina. Pasalnya, putusan KPPU yang hanya menjatuhkan sanksi berupa denda kepada dua terlapor, yakni Goldman Sachs dan Frontline Ltd itu dinilai kurang tegas dan justru akan menjadi bumerang bagi KPPU.

"Seharusnya keputusan KPPU jangan setengah-setengah. Ini justru akan menjadi bumerang. Dalam keputusannya KPPU harus mencantumkan sanksi pidana, yang bisa berupa ancaman kurungan dan pembatalan perjanjian. Jangan hanya denda, yang hanya ditujukan untuk dua terlapor, Goldman Sachs dan Frontline, sementara Pertamina yang juga menjadi pihak terlapor, tidak," kata Ketua Komite Eksekutif Monopoly Watch, Girry Gemilang Sobar kepada Pembaruan di Jakarta, Selasa (8/3).

Melalui sambungan telepon, Girry menjelaskan, putusan KPPU mengenai pelanggaran Undang-undang (UU) No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akan membahayakan KPPU. Terbukti, hanya selang beberapa jam setelah KPPU membacakan putusannya, pihak terlapor (Goldman Sachs) langsung melayangkan protes dan menyatakan siap menggugat keputusan tersebut.

Dalam keputusan KPPU disebutkan batas waktu 14 hari bagi para terlapor, kecuali Pertamina, untuk menyatakan menerima putusan pelanggaran dengan sanksi denda itu. Selama kurun waktu tersebut, menurut Girry, KPPU harus bersiap menghadapi konsekuensi keputusan, termasuk meladeni gugatan para terlapor hingga ke pengadilan.

"Kami sangat mendukung keputusan KPPU dan akan terus mengawasi sampai proses pengadilan nanti. Tapi, menurut kami, sebaiknya KPPU mengoreksi putusannya. Ini sangat rawan, karena kita tahu kalau sampai ke pengadilan kan banyak mafia, sehingga bisa saja putusan KPPU justru akan membahayakan lembaga itu sendiri," katanya.

Semua Ditindak

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI, Irmadi Lubis di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Direksi PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Senin (7/3) mengatakan pemerintah hendaknya tidak hanya "mengincar" Direktur Keuangan Pertamina, Alfred Rohimone sebagai pihak yang dituntut pertanggung-jawaban atas penjualan tanker jenis very large crude carrier (VLCC) itu. Menurut dia, keputusan penjualan VLCC tentu bukan hanya bergantung pada seorang direktur keuangan, tetapi kebijakan perusahaan yang harus mendapat persetujuan dari seluruh jajaran direksi dan komisaris.

"Kalau memang ini dilihat ada tendensi merugikan negara, tentu bukan hanya seorang direktur keuangan yang terlibat. Tapi, malah yang lebih besar lagi (yang jabatannya lebih tinggi-red). Pemerintah harus tegas dalam kasus ini," katanya.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Widya Purnama yang diminta komentar mengenai penonaktifan Alfred Rohimone, mengatakan dirinya siap menggantikan peran dan tugas yang selama ini diemban direktur keuangan, bila pemerintah kesulitan mencari pengganti. Pada prinsipnya, Pertamina telah menyiapkan langkah-langkah untuk menindaklanjuti keputusan KPPU.

Namun, saat diminta penjelasan mengenai pembekuan hak voting dua komisaris Pertamina, yakni Roes Aryawijaya dan Iin Arifin Takhyan, Widya sama sekali tidak mau berkomentar. Meski wartawan mendesak, dia tetap bungkam.

Menyusul keputusan KPPU mengenai kasus penjualan tanker Pertamina, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) Sugiharto, Minggu (6/3) telah menonaktifkan Direktur Keuangan Pertamina, Alfred Rohimone. Setelah itu, Senin (7/3) Sugiharto, mewakili pemerintah sebagai pemegang saham di Pertamina, juga membekukan hak voting dua komisaris Pertamina, Roes Aryawjaya dan Iin Ariffin Takhyan yang dinilai terlibat dalam persetujuan penjualan VLCC.

Sugiharto, mengatakan pemerintah tidak menyiapkan pengganti Direksi Keuangan Pertamina, Alfred Rohimone yang dinonaktifkan dari tugasnya untuk mengusut kasus penjualan kapal tanker Pertamina. Selain faktor asas praduga tak bersalah, Pemerintah juga menunggu hasil Rapat Umum Pemegang Saham Pertamina.

"Saya minta mereka berdua tidak boleh ikut terlibat dalam pengambilan keputusan komisaris. Khususnya untuk kasus ini. Supaya adil, jadi hak voting (dua komisaris) untuk kasus ini tidak boleh. Supaya independen," ujar Sugiharto.

Sementara untuk kasus ini sendiri, bila ditemukan pelanggaran terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus penjualan kapal tanker, pemerintah pasti akan meneruskan kasus ini ke kepolisian dan dilanjutkan dalam proses pengadilan. (L-10/H-13)

Arsip: 8/3/05

Sumber:
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/08/Ekonomi/eko02.htm

Monopoly Watch Minta PN Batalkan Tender Tanker Pertamina

2007-08-25T17:26:00.000-07:00

Jakarta - Monopoly Watch menilai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kasus tender penjualan tanker raksa milik Pertamina kurang tegas. Maka jika ada gugatan Pengadilan Negeri dan selanjutnya Mahkamah Agung diminta memperberat sanksi.

"Merujuk UU No. 5/1999, pengadilan harus membatalkan tender penjualan tanker Pertamina dan denda maksimal atas pelanggaran tersebut," kata Chief Executive Officer Monopoly Watch Girry Gemilang Sobar kepada detikcom, Rabu (9/3/2005) pagi.

Harapan ini disampaikan Girry karena ia mendengar informasi bahwa pihak terlapor, yaitu Pertamina dan Goldman Sach berencana melakukan banding atas putusan KPPU. "Jika jadi ada banding Pengadilan Negeri atau selanjutnya Mahkamah Agung harus memperberat sanksi pada terlapor," kata Girry.

Sanksi berupa pembatalan tender, lanjut Girry, berarti status tanker kembali menjadi milik Pertamina seolah-oleh tidak pernah terjadi tender. Sanksi lain bisa berupa perintah agar dilakukan tender ulang.

Dalam siaran persnya Monopoly Watch menyatakan putusan KPPU mengindikasikan adanya ketidaktegasan, kelemahan dan kerawanan yang akan menimbulkan penyimpangan pada pelaksanaan putusan perkara, dan memberikan celah hukum untuk gugatan di pengadilan.

KPPU juga tidak tegas. KPPU berjanji diawal pemeriksaan untuk membatalkan jika persekongkolan dapat dibuktikan, tapi pada poin ini tidak tegas. Dengan kata lain para terlapor bisa melanjutkan hubungan usahanya setelah membayar denda, tanpa ada sanksi yang menimbulkan efek jera bagi para pelakunya yang terlibat dalam pelanggaran UU No. 5 tahun 1999.

Padahal pelanggaran para pelaku usaha yaitu PT Pertamina, Goldman Sach, Frontline dan Equinox pada pasal 19 dan pasal 22, sesuai dengan UU merupakan pasal pasal yang dikenaikan sanksi sesuai dengan pasal 48 tentang Sanksi Pidana Pokok, bukan sekedar Sanksi Tindakan Administratif belaka.

Pengenaan sanksi tersebut harus disertai dengan ancaman pidana kurungan sebagai pengganti pembayaran denda. Selain itu sesuai dengan pasal 49, KPPU juga dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat, yaitu pencabutan izin usaha dan penghentikan kegiatan usaha terhadap pelaku pelanggaran.

Diusut

Monopoly Watch juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran persaingan usaha, dalam hal sanksi pidana pokok dan aspek hokum lainnya di luar hukum persaingan usaha.

Dan pemerintah, khususnya Menteri Negara BUMN, diimbau untuk tidak memanfaatkan kasus ini sebagai pintu masuk politisasi hukum yang sebenarnya dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu dalam rangkaian menciptakan kroni kroni baru rejim pemerintah di tubuh Pertamina.

Monopoly Watch mendesak Kementrian BUMN untuk menjadikan kasus ini pelajaran bagi upaya efisiensi di Pertamina sesuai tuntutan rakyat. (gtp)

Arsip: 09/03/2005 09:19 WIB

Sumber:
http://jkt.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/03/tgl/09/time/091913/idnews/313408/idkanal/10

Direktur Keuangan Pertamina Resmi Dinonaktifkan

2007-08-25T17:23:00.000-07:00

Jakarta, Sinar Harapan-Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero), Rabu (9/3) pagi ini resmi mengeluarkan surat untuk menonaktifkan Direktur Keuangan Pertamina Alfred Rohimone. Dewan Komisaris juga telah meminta penjelasan dari mantan komisaris dan direksi yang waktu itu terlibat penjualan dua unit VLCC (Very Large Crude Carrier). Selanjutnya, akan disusun laporan untuk rapat pemegang saham yang direncanakan digelar paling lama sebulan mendatang.

Hal itu ditegaskan oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Martiono yang dihubungi SH di Jakarta, Rabu (9/3) pagi. ”Khusus yang berkaitan dengan Direktur Keuangan (Alfred Rohimone – Red), hari ini Dewan Komisaris sudah mengeluarkan surat untuk menonaktifkan Direktur Keuangan. Itu salah satu pekerjaan rumah bagi kita sesuai putusan KPPU,” katanya.
Martiono menjelaskan, selaku Ketua Dewan Komisaris, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pihaknya ada tiga hal yakni butir 6, 7 dan 8 dari putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Untuk butir 8 sudah dijalankan yaitu penonaktifan Direktur Keuangan.

Dewan Komisaris Pertamina, katanya, menyadari bahwa KPPU dibentuk dengan Undang-Undang sehingga bisa dipandang sebagai institusi yang sah. Dengan demikian keputusan KPPU juga harus diperhatikan. Selain itu, Anggaran Dasar (AD) Pertamina juga mengatur bahwa Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Dewan Direksi. Jadi, dua pertimbangan itu yakni keputusan KPPU dan Anggaran Dasar Pertamina menjadi pijakan bagi Dewan Komisaris.

Terkait dengan putusan KPPU butir 6 dan 7, dimana disebutkan Pertamina harus memberikan laporan tertulis kepada rapat pemegang saham, Martiono menyampaikan pihaknya juga berupaya mengumpulkan data dan informasi. Dia mengakui sudah bertemu dan meminta penjelasan dari mantan komisaris dan direksi yang terlibat dalam penjualan dua unit super tanker itu.

”Itu sudah saya lakukan dan setelah itu tentu ada rapat untuk mencoba menyusun laporan untuk disampaikan kepada pemegang saham dalam hal ini Menteri Negara BUMN,” paparnya.

Ketika SH menanyakan kapan rapat pemegang saham atau RUPS Pertamina akan digelar, dirinya tidak memberikan tanggal pasti. ”Kami memang diberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan RUPS. Tetapi kalau bisa kurang dari sebulan bukankah itu lebih bagus? Saya juga ingin segera menuntaskan masalah ini” kata Martiono.

Efek Jera
Sementara itu, Monopoly Watch dalam siaran pers yang ditandatangani oleh Ketua Komite Eksekutif, Samuel Nitisaputra, dan Chief Executive Officer, Girry Gemilang Sobar, di Jakarta, Selasa (8/3), meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan aparat kepolisian segera menindaklanjuti temuan pelanggaran persaingan usaha seperti yang diputuskan oleh KPPU. Putusan KPPU menurut Monopoly Watch, dinilai belum memberikan efek jera. Oleh karenanya harus ditindaklanjuti hingga berujung pada pembatalan tender penjualan tanker Pertamina serta denda maksimal atas pelanggaran itu.

”Kita mendesak Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN untuk menjadikan kasus ini pelajaran bagi upaya efisiensi di Pertamina, menghilangkan praktek-praktek sejenis yang terjadi terus-menerus di tubuh Pertamina,” kata Samuel.
Monopoly Watch, katanya, menerima dengan catatan putusan KPPU itu. Alasannya, putusan itu belum sepenuhnya menimbulkan efek jera dan dapat dipahami secara komprehensif bagi para pelaku usaha agar mematuhi UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat.

Bila pelaku usaha yang dikenai sanksi seperti Goldman Sachs (Singapore), Frontline Ltd dan PT Equinox berniat menggugat KPPU, pihak Monopoly Watch akan mengawasi proses pengadilan. Samuel berharap pengadilan nantinya justru memperberat sanksi yang telah diberikan oleh KPPU dengan membatalkan tender penjualan tanker Pertamina itu dan menjatuhkan denda maksimal. (rvs)

Arsip: 9 Maret 2005

Sumber:
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/09/sh02.html

Terbentur Kebijakan Arab Saudi - Pemerintah Tunjuk Garuda

2007-08-25T17:20:00.000-07:00

Penunjukan Garuda Indonesia sebagai National Carrier untuk musim haji 2005, menuai berbagai sorotan. Adakah yang salah? Pengadaan angkutan penerbangan untuk musim haji 2005 terus disorot tajam. Beragam kritik dan tudingan pun terlontar. Pasalnya, pemerintah telah menunjuk Garuda sebagai National Carrier. Tudingan yang muncul, mulai dari monopoli hingga terjadinya persekongkolan antara Departemen Agama dengan PT Garuda Indonesia.

Untuk menepis hal itu, Menag Said Agil Husin Al-Munawar, menetapkan agar pengadaan angkutan haji 2005 ditenderkan saja. Namun hal itu urung terlaksana. Said beralasan bahwa setelah melakukan pembahasan dengan Departemen Perhubungan, tampaknya tender tersebut tak mungkin dilakukan.

Mengapa demikian? Sebab terbentur dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memberlakukan satu National Carrier dari setiap negara. Jika Saudi Arabia Airlines (SAA) kalah dalam tender, maka setiap jamaah Indonesia akan dikenai royalti sebesar 100 dolar AS. Itulah sebabnya untuk tahun ini Garuda masih menjadi pilihan.

Sementara itu, Garuda sendiri melakukan tender terbuka pada 24 Juni hingga 15 Juli 2004, untuk mengajak operator lain baik domestik maupun luar negeri dalam rangka pengadaan angkutan haji pada musim haji 2005. Kenyataan ini nyatanya tak menyurutkan lontaran kritis.

Ketua Komite Independen Pemantau Haji Indonesia, Hengky Hermansyah, menyatakan seharusnya pilihan tunggal pemerintah ke pihak Garuda mestinya tak terjadi. Sebelumnya, penyediaan angkutan haji pernah dilakukan oleh dua maskapai penerbangan, yaitu Garuda dan Merpati Nusantara Airlines (MNA).

Namun, entah mengapa bisa terhenti. Dan tampaknya, kata dia, pihak MNA terus berupaya untuk turut ambil bagian sebagai operator haji hingga kini. Kemudian pada tahun lalu, muncul Indonesian Airlines. Ini menjadi pertanda bahwa sejumlah operator dalam negeri ingin berperan dalam pengadaan angkutan haji.

Menurut Hengky, jika single designator yang sekarang berada di pihak Garuda tetap berlanjut, tentu akan bertentangan dengan UU No 5 tahun 1999, pasal 17 ayat 1 dan 2 (c) tentang monopoli. Mestinya pemerintah merangkul kekuatan maskapai nasional sebagai aset bangsa. Dan mempersatukannya dalam satu wadah dan satu nama.

''Langkah tersebut menghindari beragam bendera maskapai dan layanan. Dengan satu wadah tersebut, tentu banyak yang dapat dioptimalkan. Tak hanya keuntungan yang diberikan kepada maskapai nasional, tetapi juga pelayanan dengan standarisasi yang jelas kepada jamaah haji,'' katanya.

Sementara itu, CEO Monopoly Watch, Girry Gemilang Sobar, juga urun rembug dalam masalah ini. Ia mengakui bahwa tender yang dilakukan oleh Garuda merupakan kegiatan yang mendukung terciptanya iklim sehat di sektor bersangkutan.

Meski transparansi telah dilakukan, namun mekanisme tender haruslah benar-benar bersandar pada asas persaingan usaha sehat. Jangan sampai mekanisme yang diterapkan hanya menciptakan persaingan semu belaka. Ia mencermati bahwa mekanisme tender Garuda mengarah kepada persaingan semu.

Ia menyoal kelaikan Garuda sebagai penyelenggara tender operator penerbangan. Soalnya, Garuda merupakan pelaku usaha penerbangan tunggal pada musim haji sebelumnya. Juga mengenai penetapan peserta yang memiliki klasifikasi tahun dan jenis pesawat.

Menurut Girry, Garuda menetapkan klasifikasi tahun 1982 untuk pesawat Boeing 747 series dan tahun 1990 jenis boeing 767-300ER dan Airbus 330 series atau A340 series. Dan penetapan tender yang memiliki rute penerbangan, hal ini berkaitan dengan landing permit operator penerbangan.

Hingga kini, kualifikasi tersebut hanya dimiliki oleh Garuda yang selama ini menjadi operator penerbangan tunggal dalam penerbangan haji. Masalah ini justru bertentangan dengan asas-asas tender dalam persaingan usaha yang sehat.

''Ini menjadi indikasi awal sebagai tender yang mengarah pada persengkongkolan antara Depag dengan Garuda. Adanya persyaratan penentuan tahun dan jenis pesawat merupakan kegiatan yang dilarang yang menyebabkan persaingan semu dalam tender,'' katanya.

Tudingan ini dibantah. Kepala Divisi Umrah dan Haji, PT Garuda Indonesia, Tito Warsito menyatakan tudingan persekongkolan itu tak dapat diterima. Karena Garuda telah mengadakan tender terbuka, yang ditujukan kepada sekitar 50 operator baik domestik maupun luar negeri. Paling tidak, telah ada sepuluh operator yang mengambil tender bid.

Ia mengaku tak habis pikir mengapa banyak pihak yang memandang Garuda dan Depag melakukan hal yang tak benar. Mengenai kualifikasi tahun dan jenis pesawat memang diperlukan.'' Jika jenis pesawat yang disediakan tak sesuai dengan kualifikasi, bagaimana jamaah haji Indonesia akan sampai ke Jeddah,,'' katanya kepada Republika di Jakarta, pekan lalu.

Ia menambahkan bahwa semuanya telah disetujui oleh DPR. Dengan demikian, sebenarnya tak perlu dipermasalahkan lagi. Pertama, karena telah disetujui oleh DPR dan Garuda telah melakukan tender secara terbuka yang mengikutsertakan operator domestik maupun luar negeri.

Seperti dikutip Antara, Direktur PT Garuda Indonesia, Indra Setiawan, menolak jika tender pengadaan 17 pesawat untuk angkutan haji 2005 ini merupakan persekongkolan dengan Depag. Menurutnya, ia tak ingin membantah karena faktanya jelas. Ia pun tak mau mengatakan bahwa tuduhan itu salah alamat.

Ia menuturkan bahwa tender yang dilakukan merupakan konsekuensi, karena pihaknya tak memiliki pesawat untuk keperluan angkutan haji. Dan ini merupakan penugasan dari Depag kepada maskapai yang direkomendasikan (designated airlines) dalam suatu negara.

Garuda ditunjuk sebagai designated airlines di Indonesia dan Saudi Airlines untuk Saudi. Ini adalah 'G to G' kedua negara, sama sekali bukan keinginan pihaknya. Oleh karena itu tidak etis, tegas Indra, bila dalam pelaksanaan tender pengadaan haji tersebut, kemudian timbul tuduhan persekongkolan antara Garuda dengan Depag. (fer )

Arsip: Sabtu, 17 Juli 2004

Sumber:

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=166829&kat_id=301&kat_id1=&kat_id2

Monopoly Watch Desak KPPU Menuntaskan Kasus Cineplex 21

2007-08-25T17:18:00.000-07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta:Monopoly Watch menunggu hasil pemeriksaan lanjutan yang sedang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas kasus jaringan Cineplex 21 yang dilaporkan melakukan praktek monopoli. Hal ini ditegaskan oleh Monopoly Watch dalam konferensi persnya di Cafe Venezia, Taman Ismail Marzuki, Kamis (6/2).

Dalam konferensi pers yang disampaikan Girry Gemilang Sobar, Wahyuni Refi, dan Santua Situmorang, Monopoly Watch ingin mendesak KPPU untuk menuntaskan pemeriksaan secara total dan tegas terhadap kasus monopoli ini. Hal ini didorong oleh kondisi KPPU yang menyatakan akan menambah waktu pemeriksaan selama 30 hari dari tanggal 24 Januari 2003.

KPPU sendiri, menurut Girry Gemilang, menyatakan bahwa kasus jaringan 21 cineplex ini bukan menjadi kasus yang mempengaruhi ekonomi makro Indonesia. “Tapi ini merupakan kasus monopoli yang harus diselesaikan oleh KPPU,”ujar Girry dengan nada menegaskan saat dihubungi Tempo News Room melalui sambungan telepon. Sebab, tambah Gerry, ini sudah memenuhi pelanggaran dari Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Malah seharusnya KPPU yang bergerak aktif untuk kasus monopoli ini,”kata Gerry lagi.

Jaringan 21 Cineplex, kata Girry, sudah melakukan pelanggaran sebanyak 9 pasal UU No.5/1999. “Mereka yang melakukan impor, melakukan distribusi, yang otomatis film-film tersebut lebih dulu masuk ke jaringan bioskop 21. Ini kan dibawah bendera Subentra Group sebagai induknya, sementara PT Camila Internusa, distributor dan Satria Perkasa yang mengurus perbioskopannya,”terang Girry.

Selain itu,ujar Girry, penonton juga tidak diberi pilihan lain dengan film-film yang diputar karena semua bioskop 21 memutar film yang sama pada suatu waktu. Sementara, bioskop lainnya juga harus menunggu film tersebut setelah diputar di semua jaring bioskop 21.

Pemeriksaan lanjutan ini sendiri, menurut Monopoly Watch telah berakhir pada tanggal 9 Januari 2003 lalu. Namun, karena adanya libur penanganan perkara di KPPU (libur akhir tahun), maka KPPU memperpanjang masa pemeriksaan hingga 22 Januari 2003 untuk mendapatkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan dokumen serta keterangan pelaku usaha. Namun akhirnya, KPPU menyatakan perpanjangan masa pemeriksaan tadi hingga 30 hari terhitung sejak 24 Januari. Girry mengatakan, hal ini merupakan batas maksimal dari tahap lanjutan dalam prosedur KPPU. “Ëntah mengapa KPPU sering sekali menggunakan batas maksimal ini,” katanya. (Yophiandi --- TNR)

Arsip: 6 Februari 2003

Sumber:

http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/02/06/brk,20030206-22,id.html

Terkait Soal Haji, Dua LSM Berencana Gugat Depag

2007-08-25T17:10:00.000-07:00

Consumer Protection dan Monopoly Watch menganggap kerja Departemen pimpinan Said Agil Husin Al Munawar bermasalah. Departemen Agama dituntut untuk bertanggung jawab atas gagalnya pemberangkatan sekitar 30 ribu jamaah calon haji.

Di mata dua LSM tersebut, kegagalan pemberangkatan calon haji kali ini, bukan kesalahan pertama yang dilakukan Depag. Selama ini, Depag biasa menaikkan ongkos haji tanpa penjelasan maupun menyebabkan terbengkalainya jemaah haji dalam urusan pemberangkatan dan kepulangan.

Pembatalan keberangkatan calon jemaah haji kali ini tentu saja membuat kecewa mereka yang gagal berangkat. Meskipun Depag telah menyatakan bahwa yang terjadi adalah penundaan --bukan pembatalan--, karena jemaah yang gagal berangkat tahun depan akan diberangkatkan pada tahun berikutnya. Tapi, banyak faktor-faktor secara immateriil yang tidak dapat digantikan dengan materi, seperti faktor usia dan kesehatan.

Atas kerugian-kerugian calon jemaah haji tersebut, Consumer Protection dan Monopoli Watch akan melayangkan gugatan terhadap Depag. "Kira-kira tahun depan kita akan menggugat dan gugatannya atas nama Monopoly Watch" ujar Girry Gemilang Sobar, dari Komite Eksekutif Monopoly Watch.

Monopoli Watch dan Consumer Protection akan mendasari gugatannya pada pelanggaran hak konsumen dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Depag.

Walaupun dalam rapat bersama komisi VI DPR beberapa waktu lalu, Said Agil telah menjelaskan bahwa calon jemaah yang tidak berangkat tidak akan dikenai biaya tambahan, namun ditakutkan dalam prakteknya tidak demikian. Pasalnya, ketentuan dalam Keppres No 45 Tahun 2003 tentang Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji Tahun 2004 menyebutkan adanya kutipan biaya administrasi sebesar 1%.

Pasal 6 ayat 1 Keppres No.45 Tahun 2003 itu menyebutkan,calon jemaah haji yang telah membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji yang karena sesuatu hal tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji, dikembalikan dengan dikenakan biaya adiministrasi satu persen.

Soal paspor

Hal lain yang dipermasalahkan oleh dua LSM tersebut adalah masalah paspor yang tak kunjung dibenahi. Menurut Monopoly Watch, kewenangan mengeluarkan paspor seharusnya menjadi kewenangan Departemen Kehakiman dan HAM ,sehingga tidak perlu lagi ada pengkhususan dengan dikeluarkannya paspor haji dari Depag.

"Di dalam Undang-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak diatur secara jelas mengenai penggunaan paspor coklat yang dikeluarkan oleh Depag. Persoalan ini menjadi bias dan Depag bisa mengambil keuntungan" jelas Girry.

Di dalam Pasal 17 ayat(1) UU No.17 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji hanya dijelaskan bahwa setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji menggunakan paspor haji yang dikeluarkan menteri.

Masalah lain yang akan menjadi dasar gugatan dua LSM tersebutadalah perilaku monopoli yang terintegrasi antar instansi pemerintah. Sebut saja masalah penetapan harga absolut. Dengan ditetapkan harga dari Depag, konsumen tidak punya hak untuk memilih. Girry menjelaskan, seharusnya diberikan indepedensi bagi para pengusaha penyelenggara haji untuk menentukan harga. Sementara Depag hanya mengeluarkan Keppres sebagai standarisasi saja. Tentu saja seiring dengan independesi tersebut tetap harus ada badan pengawas.

Perilaku anti persaingan disinyalir juga dilakukan Depag lewat penetapan kuota bagi penyelenggara haji ONH Plus. Kuota ONH Plus saat ini hanya sebesar 12.000 sedangkan tahun lalu saja mencapai 20.000. Penurunan yang drastis bagi ONH Plus ini dinilai sebagai kebijakan yang diskriminatif.

Diluar masalah diatas, Girry menambahkan, Keppres yang dijadikan pedoman selama ini seharusnya menjadi wilayah kebijakan dari Presiden dan Komisi VI, bukan hanya kebijakan Depag semata. Namun, sampai saat ini Presiden tidak pernah menyentuh masalah haji ini.

Selain persoalan gugat-menggugat ini, hari ini (22/12) di depan kantor Depag, belasan anggota Himpunan Mahasiswa Indonesia berdemonstrasi menuntut agar Said Agil mundur dari jabatannya.(CR-1)

Arsip: 22 Desember 2003

Sumber:
http://hukumonline.com/detail.asp?id=9372&cl=Berita

Setoran BPIH Khusus Sebesar 2.688,23 dolar AS

2007-08-25T17:05:00.000-07:00

JAKARTA -- Pemerintah akhirnya hanya mewajibkan setoran BPIH khusus dari biro penyelenggara umrah dan haji sebesar 2.668,23 dolar AS. Semula pemerintah mengharuskan biro penyelenggara menyetorkan BPIH khusus sebesar 4.500 dolar AS per jamaah. Setoran ini diserahkan kepada pemerintah melalui rekening menteri agama. Direktur Penyelenggara Umrah dan Haji Depag, Nurdin Nasution, beberapa waktu lalu menyatakan bahwa kebijakan tersebut ditetapkan agar kuota haji khusus digunakan oleh orang-orang yang benar-benar ingin berhaji. Pasalnya, kuota haji khusus yang berjumlah 16 ribu jamaah sangat mahal nilainya.

Namun, setoran 4.500 dolar AS tersebut dianggap terlalu besar oleh kalangan biro penyelenggara. Mereka beralasan bahwa jika uang sebesar 4.500 dolar AS yang diterima dari jamaah diserahkan semua kepada pemerintah, mereka tak memiliki cadangan dana untuk biaya operasional. Wakil Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH), Hasbullah Z Abidin, menyatakan pihaknya berterima kasih kepada pemerintah. Karena pemerintah telah menampung aspirasi asosiasi mengenai jumlah setoran BPIH khusus. ''Kami sangat menghargai keputusan pemerintah ini,'' katanya kepada Republika di Jakarta, Kamis (24/6).

Hasbullah menyatakn bahwa upaya yang dilakukan pihaknya selama ini telah membuahkan hasil. Hasil ini melegakan tak hanya bagi asosiasi, namun juga semua biro penyelenggara yang tergabung di dalamnya. Sebelumnya, usai menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes) di Batu, Malang, beberapa waktu lalu, AMPUH memang merekomendasikan agar setoran BPIH khusus kepada pemerintah seperti tahun sebelumnya, yaitu 2.675 dolar AS. Selain itu pada 16 Juni 2004 mereka menyatakan keberatan kepada Direktur Penyelenggara Umrah dan Haji Depag, Nurdin Nasution, atas kebijakan pemerintah yang mengharuskan setoran BPIH khusus sebesar 4.500 dolar AS.n

Monopoly Watch: Tender Penerbangan tak Sehat

JAKARTA -- Monopoly Watch menyatakan pembukaan tender jasa operator penerbangan haji 2004/2005 merupakan kegiatan yang mendukung terciptanya iklim persaingan tak sehat. Karena, kata Girry Gemilang Sobar, Chief Exeutive Officer Monopoly Watch, tender yang dilakukan pada 24-15 Juli 2004 hanya diikuti oleh PT GIA yang merupakan pelaku usaha penerbangan pada musim haji sebelumnya. Untuk peserta ditetapkan yang memiliki klasifikasi tahun dan jenis pesawat.

Yaitu, pesawat buatan 1982 untuk jenis Boeing 747 series dan tahun 1990 untuk jenis Boeing 767-300ER dan Airbus 330 series/A340 series. Di samping itu, peserta tender ditetapkan yang memiliki rute penerbangan. Hal ini berkaitan dengan landing permit operator penerbangan yang hingga kini hanya dimiliki oleh PT GIA yang selama ini menjadi operator tunggal dalam penerbangan jamaah haji. ''Masalah tersebut bertentangan dengan asas tender dalam persaingan usaha yang sehat,'' katanya dalam rilis yang diterima Republika, Selasa (22/6).

Dan hal tersebut, tambahnya, menjadi indikasi awal bentuk tender yang mengarah pada persekongkolan. Yaitu, antara Departemen Agama dengan operator penerbangan dalam tender transportasi jamaah haji. Selain itu, adanya penetapan persyaratan dalam penentuan tahun dan jenis pesawat sebenarnya tak diperbolehkan. ''Tender semacam itu juga akan melahirkan persaingan yang semu dalam proses tender,''

Lebih 10.000 Calhaj Masuk Daftar Tunggu

BANJARBARU -- Menteri Agama (Menag) Said Agil Husin Al Munawar mengakui, saat ini jumlah daftar tunggu jamaah calon haji Indonesia untuk tahun 2006 yang sudah mendaftar diatas 10.000 orang. Menag menyatakan kini memang kian banyak masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Dan nyatanya banyak di antara mereka yang masuk daftar tunggu.

Ia menganggap kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan finansial yang lebih tinggi. ''Makin meningkatnya animo masyarakat, membuat Depag tertantang untuk memberikan pelayanan lebih baik. Dengan demikian akan memberikan kepuasaan kepada seluruh jamaah haji Indonesia,''katanya pada saat bersilaturahmi dengan para pimpinan pondok pesantren dan keluarga besar Departemen Agama se-Kalsel, di Banjarbaru. Menag menjelaskan bahwa jumlah kuota haji Indonesia mencapai 205 ribu jamaah. Dari kuota tersebut Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan kuota sebanyak 6.800 jamaah. Dan kuota bagi provinsi ini yang pertama kali habis.

( fer/mch )

Arsip: 26 Juni 2004
Sumber:

http://www.korantempo.com/news/2003/12/23/nasional/4.html

Menteri Agama Bakal Digugat ke Pengadilan

2007-08-25T17:01:00.000-07:00

SURABAYA -- Badan Koordinasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (Bakor KBIH) berencana menggugat Menteri Agama Agil Husin al-Munawar ke pengadilan. Gugatan perwakilan (class action) itu dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban dari menteri itu atas kerugian yang dialami jemaah haji yang batal berangkat akibat ketidaksiapan pemerintah.

Koordinator Bakor KBIH Surabaya Muchlis Sardjono mengatakan, keputusan untuk menggugat Menteri Agama adalah hasil pertemuan seluruh KBIH se-Surabaya yang mewakili 422 pendaftar haji kuota perebutan nasional di kota itu. Rencana gugatan, kata dia, akan dikukuhkan hari ini, Selasa (22/12). "Mereka merasa dirugikan oleh keputusan Menteri Agama yang membatalkan haji mereka," kata Muchlis seusai acara pertemuan antara Bakor KBIH dengan Kepala Departemen Agama Surabaya.

Padahal, dalam surat kronologis melalui kantor Departemen Agama di daerah, paparnya, Menteri Agama menyampaikan bahwa yang dibatalkan hanya kuota tambahan dari Arab Saudi. "Surat itu tidak menyebutkan soal pembatalan kuota yang diperebutkan secara nasional," ungkap Muchlis.

Ganjalan lain, surat Menteri Agama dan Dirjen Haji tidak sinkron. Dalam surat Menteri Agama itu disebutkan perjanjian kerja sama penambahan kuota dengan pemerintahan Arab Saudi dilakukan pada 19 September. "Tapi kenapa kuota perebutan nasional pada 1 Agustus ikut dibatalkan," paparnya.

Bakor KBIH mendesak agar di masa mendatang persoalan haji diurus tersendiri oleh badan yang independen. "Terpisah dengan Depag," kata Muchlis. Selama ini persoalan haji ditangani banyak pihak, mulai dari imigrasi, kesehatan, Departemen Perhubungan, dan Departemen Agama. "Ke depan soal haji harus dilakukan secara profesional."

Rencana untuk menggugat Menteri Agama juga datang dari Monopoly Watch. Ketua Informasi Monopoly Watch, Girry Gemilang Sobar, menyatakan ada perilaku tidak fair dalam penyelenggaraan haji tahun ini. "Berdasarkan catatan kami, Menteri Agama memiliki catatan sangat buruk dalam menentukan kebijakan," katanya di Jakarta kemarin.

Bersama biro haji dan jemaah haji yang dirugikan, Monopoly Watch mengajukan gugatan terhadap pemerintah

Indonesia

. Selain dirugikan secara material, jemaah haji juga rugi imaterial seperti faktor usia, waktu, harga diri, dan martabat.

Monopoly Watch, kata Girry, berpendapat selayaknya Departemen Agama tidak mengatur secara teknis apa saja kebutuhan umat. Dalam penyelenggaraan haji misalnya, Departemen Agama seharusnya hanya menentukan standar dan prosedurnya. "Meski sudah ada undang-undang penyelenggaraan haji, secara teknis Menteri Agama masih menggunakan keputusan presiden," kata Girry.

Karena itu, Monopoly Watch tidak hanya menggugat Menteri Agama, tetapi juga Komisi Pendidikan dan Agama DPR yang membuat undang-undang, dan Presiden yang mengeluarkan Keputusan Presiden 45/2003 tentang pembiayaan ibadah haji 2004.

Girry menambahkan, secara administratif kegagalan penyelenggaraan haji tahun ini adalah kesalahan seorang menteri yang harus diberi sanksi. Dewan harus menentukan sikap terhadap pelanggaran ini dan berperan aktif dalam membenahi kultur instansi yang penuh dengan tindak korupsi dan kolusi.

Lagi pula, paparnya, kebijakan Menteri Agama berdampak sangat luas, baik calon jemaah haji maupun pelaku usaha. Perilaku diskriminatif ini terlihat pada usaha sektor penyelenggaraan haji. "Seperti pembagian kuota yang tidak merata pada biro haji," katanya.

Penguasaan bidang transportasi dalam penyelenggaraan haji juga dipegang satu perusahaan jasa penerbangan. Pemerintah juga menetapkan ongkos naik haji yang terlalu besar, yakni ONH plus sebesar US$ 4.500 dan US$ 2.600 untuk ONH biasa. Padahal, di Malaysia cukup dengan biaya US$ 2.400.

Dari hasil survey Monopoly Watch di beberapa biro penyelenggaraan haji, sebenarnya dengan ongkos US$ 2.000 sudah bisa mendapatkan pelayanan layaknya ONH plus. "Itu pun biro haji telah mengambil untung antara US$ 100-300," katanya.

Monopoly Watch juga mempersoalkan Keppres 45/2003 tentang biaya penyelenggaraan haji. Meski diatur soal penggantian uang bagi jemaah yang gagal berangkat, tidak diatur mengapa hal itu bisa terjadi. Jemaah yang ingin mengambil uangnya juga dikenakan biaya potongan sebesar satu persen.

Sementara itu di Jakarta, belasan anggota Himpunan Mahasiswa Islam melakukan aksi protes di Departemen Agama. Di tengah guyuran hujan yang cukup deras, mereka menuntut Agil Husin al-Munawar mundur dari jabatannya. Mereka meneriakkan "Allahu akbar" sambil membawa poster bertulisan "Menteri Agama Gagal, Segera Mundur", "Menteri Agama Tukang Gali Harta Karun", dan "Tukang Bohongi Umat Islam". Poster lainnya bertulisan "Jangan Salahkan Pemerintah Saudi untuk Tutupi Kesalahan Menteri Agama". adi mawardi/poernomo g. ridho)

Monopoli Watch Berencana Menggugat Menteri Agama

2007-08-25T16:56:00.000-07:00

Liputan6.com, Jakarta: Lembaga swadaya masyarakat Monopoli Watch bersama beberapa penyelenggara haji akan menggugat Menteri Agama Said Agil Husin al Munawar melalui class action. Pasalnya Menag dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas pembatalan penambahan kuota haji. Demikian diungkapkan Ketua Monopoli Watch Girry Gemilang di Jakarta, Senin (22/12).

Menurut Monopoli Watch Departemen Agama sebagai instansi pemerintah tak perlu lagi menangani penyelenggaraan haji. Sebab, sudah banyaknya calon haji yang dirugikan akibat tak jadi berangkat ke Tanah Suci. Itulah sebabnya, Monopoli Watch mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Haji [baca: Monopoli Watch Mendesak UU Haji Direvisi].

Depag yang tahun ini akan memberangkatkan sekitar 203 ribu calon haji biasa dan 12 ribu calon haji ongkos naik haji (ONH) Plus membantah telah memonopoli penyelenggaraan haji. Alasannya, ibadah haji merupakan program kerja Depag yang berlandaskan undang-undang. "Bagaimana mungkin Depag tak mengurus haji," ujar Direktur Pelayanan Haji dan Umrah Depag Nurdin Nasution.

Nurdin mengatakan semua proyek penyelenggaraan haji ditenderkan secara terbuka. Selain itu, duit calon haji selalu diaudit setiap tahunnya oleh auditor Inspektorat Jenderal Departemen Agama dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan hasil auditnya diserahkan ke DPR.

Sekadar informasi calon haji yang batal berangkat pada tahun ini diperkirakan mencapai 85 ribu jiwa. Sekitar 30 ribu batal karena tambahan kuota yang batal. Sedangkan 55 ribu lainnya masih berada dalam daftar tunggu.

Soal gagalnya ribuan calon haji yang berangkat ke Mekah, menurut Ketua Umum Badan Penyelenggara Kerjasama Kelompok Bimbingan Haji Jawa Timur Mukhlis Sardjono adalah kesalahan Depag. "Departemen Agama harus mempertanggungjawabkan secara kronologis," tegas Mukhlis.

Itulah sebabnya, Mukhlis berencana untuk menuntut Depag, berkaitan dengan UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Haji. Dia juga menyarankan agar pemerintah mendirikan lembaga mandiri di luar Depag yang mengurusi soal haji. "Sejak 1955 selalu tak ada benernya haji," ujar dia.

Akibat kegagalan keberangkatan ini, Mukhlis menaruh kecurigaan kepada Depag. Sebab, ada sekitar 1.500 calon haji yang ada dalam kuota nasional gagal berangkat. Salah satunya adalah Gubernur Jatim Imam Utomo yang menjadi amirul haj. Padahal, jika sudah masuk kuota nasional, calon haji itu dipastikan berangkat. "Ini nggak mungkin. Kesepakatan ini berdasarkan keputusan presiden," ujar Mukhlis.

Mengenai adanya penyimpangan, Mukhlis mengatakan hal ini dapat dilihat dari perjanjian kuota tambahan yang dijadwalkan ditandatangani pada September silam. Sedangkan, calon haji kuota nasional seharusnya diberangkatkan pada Agustus kemarin, tak diberangkatkan. "Kenapa tak diberangkatkan?," tutur Muklis beretoris.

Dalam kesempatan berdialog dengan pembaca berita SCTV Bayu Sutiono, Mukhlis juga menyampaikan ketidak setujuannya dengan pendapat sejumlah pejabat tentang masalah haji ini. "Saya kurang setuju bahwa [dikatakan] masalah ini dipolitisir. Mereka tak merasakan sebagaimana orang-orang yang di bawah," kata Mukhlis.

Sementara itu Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden Megawati Sukarnoputri yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, hingga petang ini, sama sekali tak menyinggung masalah gagalnya keberangkatan ribuan calon haji. Rapat ini hanya membahas sejumlah masalah ekonomi, seperti masalah Kaltim Prima Coal (KPC), rencana pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Jakarta Initiative, dan Letter of Intent IMF.

Menurut Kepala BPPN Syafruddin Temenggung dalam rapat tersebut hanya satu masalah yang tuntas dibahas yaitu masalah KPC. Sementara masalah lainnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Rapat ini hanya dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Negera Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi, dan Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Sedangkan Menag hanya sempat terlihat pada saat mendampingi presiden pada peringatan Hari Ibu, pagi tadi.(LIA/Tim Liputan 6 SCTV)

Arsip: 22/12/2003

Sumber:
http://www.liputan6.com/news/?c_id=0&id=68679

Monopoly Watch Tolak PP Jaminan Produk Halal

2007-08-25T16:41:00.001-07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta:Monopoly Watch menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang jaminan produk halal yang dikeluarkan Departemen Agama. “Pemberlakuan PP ini akan tumpang tindih dengan PP sebelumnya,” kata Chief Information Officer Monopoly Watch Girry Gemilang kepada TNR melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu (23/7).

Girry ditanyai soal itu terkait dengan pernyataan sikap lembaganya yang disampakan melalui siaran persnya yang diterima Tempo News Room Rabu (23/7).

Menurut Girry, rencana pemberlakukan PP jaminan produk halal itu mengindikasikan pemerintah, melalui Menteri Agama, tidak konsisten terhadap undang-undang yang berlaku secara nasional, serta terkesan memaksakan kehendak di luar kewenangan atributifnya. Sebagai institusi pemerintah, Departemen Agama bukanlah lembaga teknis yang mengatur hajat hidup orang banyak. Dengan mengeluarkan PP, mereka dinilai melakukan intervensi di luar kewenangannya. “Padahal sudah ada kebijakan sebelumnya yaitu PP No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan,” kata dia.

Dalam PP No. 69/1999 tentang label dan iklan pangan, kataq Girry, diterangkan bahwa yang berhak memberikan sertifikasi halal adalah MUI. “Bukan Menteri Agama,” kata dia. Sedangkan dalam rencana PP itu, yang memberikan sertifikasi adalah Menteri Agama. Pemberlakuan PP jaminan produk halal ini akan memperpanjang rantai birokrasi dan memungkinkan terjadinya berbagai pungutan, baik resmi maupun tidak, yang memberatkan pelaku usaha dan pada akhirnya memberatkan konsumen.

Girry mengatakan bahwa dari segi persaingan usaha, pemberlakuan PP jaminan produk halal ini menyebabkan inefisiensi. “Cost-nya akan menjadi tinggi,” kata dia. Sebagai langkah berikutnya, Monopoly Watch berencana melakukan hearing di DPR. “Selain itu kami juga akan berkoalisi dengan YLKI dan beberapa LSM lain,”tambahnya. (Narila Mutia - TNR)

Arsip: 23 Juli 2003

Sumber:
http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/07/23/brk,20030723-14,id.html